Edy Suratman Yulianto
Jakarta, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) periode 2025–2030. Pemilihan itu berlangsung melalui Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dalam proses pemilihan, Mudyat Noor memperoleh suara dominan dibanding dua calon lainnya, yaitu Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah. Ia juga ditetapkan sebagai Ketua Umum bersama formatur yang akan mengisi posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, melanjutkan kepemimpinan periode sebelumnya yang dipimpin Bupati Seruyan, Yulhaidir.
Usai resmi menjabat, Mudyat Noor menegaskan bahwa AKPSI harus menjadi wadah perjuangan yang kuat bagi seluruh daerah penghasil sawit. Ia menyoroti kontribusi perusahaan sawit yang menurutnya masih minim bagi daerah penghasil.
“Kami ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Masyarakat harus merasakan kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami. Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan muncul mulai dari konflik sosial, pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” jelasnya.
Ia menggambarkan kondisi ini sebagai “negara dalam negara”, di mana luasnya wilayah yang dikuasai perkebunan sawit membuat daerah kehilangan kendali terhadap dampak sosial dan ekonomi.
Menurut Mudyat Noor, AKPSI dibentuk agar daerah penghasil sawit dapat memperjuangkan haknya secara kolektif. Salah satu fokus utama adalah mendorong regulasi yang memberikan pendapatan lebih adil bagi daerah.
“Sawit ini berbeda dengan sektor lain. Lahan sawit bisa mencapai ribuan hingga jutaan hektare, tetapi kontribusinya ke daerah masih minim. Karena itu, kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya keberadaan perkebunan dan pabrik sawit membawa dampak signifikan pada struktur tanah dan lingkungan, sehingga mempengaruhi pengembangan pertanian pangan di wilayah tersebut.
Mudyat Noor juga menekankan pentingnya advokasi bersama untuk memperjuangkan retribusi TBS dan dana BPDPKS, agar lebih berpihak kepada daerah penghasil sawit. Ia menekankan bahwa kepengurusan AKPSI periode ini bukan sekadar soal siapa yang memimpin, tetapi soal bagaimana asosiasi dapat bekerja efektif merumuskan strategi perjuangan bersama.
“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
