Bagus Purwa
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Nanang Ali SE (Bagus Purwa – Hello Borneo)
Penajam, helloborneo.com – Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Nanang Ali menyatakan, belum ada pembicaraan antara pemerintah kabupaten dan DPRD terkait rencana penyertaan modal untuk pembangunan jembatan penghubung Penajam Paser Utara – Balikpapan.
“Sampai sekarang belum ada pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah dan DPRD terkait penyertaan modal proyek jembatan penghubung itu,” kata Nanang Ali, di Penajam, Selasa.
Dari total biaya pembangunan jembatan penghubung sekisar Rp6 triliun, lanjutnya, penyertaan modal dalam konsorsium yang harus disiapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT Waskita Karya masing-masing 2/3 atau Rp2 triliun.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kota atau Pemkot Balikpapan, kata Nanang Ali, masing-masing menanggung sepertiga atau Rp1 trilun dari total biaya pembangunan jembatan penghubung yang melalui ‘coasral road” Nipah-nipah, Penajam Paser Utara dan “coastal road’ Balikpapan.
Menurutnya, jika penyertaan modal tersebut menggunakan anggaran daerah, maka harus diadakan pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah kabupaten dan DPRD. Bukan hanya DPRD saja yang melakukan pembahasan penyertaan modal itu, namun juga kepala daerah beserta seluruh jajarannya.
Namun Nanang Ali mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar bisa menggunakan investor dalam penyertaan modal pembangunan jembatan penghubung Penajam Paser Utara – Balikpapan tersebut.
“Pembangunan jembatan penghubung itu sebaiknya melibatkan investor. Investor menanggung sepenuhnya penyertaan modal Penajam Paser Utara agar tidak menjadi beban pemerintah kabupaten,” ujarnya.
“Bila seluruh biaya pembangunan jembatan penghubung yang dibebankan akan ditanggung investor, perlu mendapatkan dukungan karena tidak perlu lagi menggunakan dana APBD untuk mewujudkan jembatan tu,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. (adv/bp/*esa)
