Subur Priono – Humas Setkab Penajam Paser Utara
Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar beserta kepala daerah se-Indonesia mengikuti rakor BPK RI (Subur Priono – Humas Setkab Penajam Paser Utara)
Penajam, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Yusran Aspar menghadiri rapat koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk penguatan komitmen dalam implementasi akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah daerah.
“Saat ini sebagian besar wilayah atau daerah masih kekurangan SDM (sumberdaya manusia) yang dimiliki. Termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Bupati Yusran Aspar usai Rakor di di aula pertemuan Hotel Ciputra Jakarta, Senin,(21/12) lalu.
Untuk itu berbagai peningkatan kualitas pendidikan lanjut Yusran Aspar, terus dilakukan pemerintah, baik secara nasional hingga tingkat daerah termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Kualitas SDM merupakan penentu bagi kemajuan suatu daerah. Misalkan skala kecil, di suatu instansi atau unit kerja sukses tidaknya tergantung dengan SDM yang dimiliki lingkup tersebut,” jelas bupati.
“Jika satu SKPD (satuan kerja perangkat daerah atau lingkup kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memang membutukan atau penambahan tenaga kerja yang memiliki SDM yang dibutuhkan, silahkan saja demi capaian kerja yang diharapkan,” kata Yusran Aspar.
Bupati Yusran Aspar meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat pada akhir tahun ini (2015), mengundang seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyampaikan hasil rakor penguatan komitmen dalam implementasi akuntansi berbasis aktual tersebut.
Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, Haeran Yusni menambahkan, terkait kegiatan itu, Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempersiapkan berbagai macam langnkah, mulai dari pelatihan, pembinaan dan lain-lain guna memperbaikai sistem yang benar.
Sementara mnurut panitia pelaksana, rakor yang diselenggarakan tersebut dalam rangka penguatan komitmen dalam implementasi akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah daerah serta untuk penyeragaman persepsi dalam penerapan akuntansi berbasis aktual pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kegiatan rekor tersebut diikuti para kepala daerah, kepala Insfektorat dan Kepala BPKAD di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rakor yang diselenggarakan selama satu hari dengan menghadirkan pembicara Sekjen Kemendagri dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP tersebut dibuka oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Sjafrudin Mosii dengan peserta rakor sekitar 1.000 orang. (adv/bp/*esa)
