Bagus Purwa
Balikpapan, helloborneo.com – Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawangsa melakukan kunjugan kerja dan meninjau gudang Bulog Divre Kaltim di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk memastikan kualitas beras yang dibagikan kepada RTSPM atau rumah tangga sasaran penerima manfaat, Jumat.
“Pemerintah mulai memberlakukan proses pengepakan ulang di gudang Bulog untuk mengetahui kualitas beras yang akan dibagikan dan untuk mengontrol standar layak dikonsumsi saat ke luar daru gudang Bulog,” jelasnya.
Menurut Khofifah Indar Parawangsa, pengepakan ulang dilakukan dari beras ukuran 50 kilogram dijadikan ukuran 15 kilogram atau jumlah jatah penerima beras sejahtera (rastra), sebagai upaya pemerintah meminimalisasi beras yang tidak layak konsumsi.
Pada 2015 lanjut dia, beras tidak layak seperti berbau dan kotor masih terjadi karena proses pengepakan belum berjalan seperti sekarang ini. Jadi ditemukan dalam pengepakan ulang ada beras yang tidak layak konsumsi jangan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Secara nasional keluarga kurang mampu yang tercatat dalam PKH (program keluarga harapan) kata Khofifah Indar Parawangsa, sejumlah 3,5 juta keluarga atau baru 20 persen, dan tahun ini (2016) diperluas manjadi enam juta keluarga.
“Awal 2016, penerima PKH hanya sebesar 20 persen atau 3,5 juta. Kami akan perluas menjadi enam juta keluarga pada 2016 dan ditargetkan ada perluasan cakupan pada 2017,” ucap Khofifah Indar Parawangsa.
Besaran bantuan bansos (bantuan sosial) melalui PKH yang diterima masing-masing warga kurang mampu tersebut tambahnya, sebesar Rp182 ribu per bulan, jumlah itu baru sekitar 10,5 persen pengeluaran per jiwa yang diterapkan di Indonesia.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kalau APBN memungkinkan kami akan menaikkan besaran bantuan antara 14,5 persen sampai 17,5 persen dan cakupan PKH juga ditambah,” jelas Khofifah Indar Parawangsa. (bp/*esa)
