Ari B
Plt Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Ahmad Usman.
Penajam, helloborneo.com – Pegawai negeri sipil di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih bisa menikmati atau menggunakan elpiji tabung ukuran 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, karena pemerintah daerah setempat belum memberlakukan larangan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad Usman, saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Senin, mengatakan, sampai sekarang pemerintah kabupaten belum bisa memberlakukan larangan penggunaan elpiji subsidi bagi PNS.
Menurut dia, indikator penerapan larangan PNS menggunakan elpiji tabung ukuran 3 kilogram tersebut melihat kondisi gaji atau pendapatan PNS.
“Penerapan larangan pengunaan elpiji bagi PNS itu karena dilihat dari kondisi pendapatan PNS,” jelas Ahmad Usman.
Table gaji PNS yang tidak banyak berubah menjadi pertimbangan kepala daerah untuk memberlakukan larangan penggunaan elpiji bersubsidi bagi abdi negara tersebut.
Namun demkian, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau bagi PNS yang mampu untuk menggunakan elpiji nonsubsidi.
“PNS yang mampu dapat menggunakan elpiji nonsubsidi, jangan lagi menggunakan elpiji tabung ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Ahmad Usman.
Ia menambahkan, kuota elpiji tabung ukuran tabung 3 kilogram untuk Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2018 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.
“Tahun ini mendapat tambahan kuota 100.000 tabung pada 2018 dari Pertamina menjadi 1.500.000 tabung,” ujar Ahmad Usman yang juga sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
Ia berharap dengan adanya tambahan kuota elpiji itu tidak terjadi lagi kelangkaan elpiji bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara. (bp/hb/Adv)
