Ari B
Kabid Pengelolaan Aset Badan Keuangan Kabupaten PPU, Amrullah.
Penajam, helloborneo.com – Pengadaan mobil dinas bagi kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2018 ditunda karena kondisi anggaran daerah sedang defisit, kata Kepala Bidang Aset Badan Keuangan setempat Amrullah.
Menurut Amrullah saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Jumat, anggaran belanja modal untuk pengadaan sejumlah kendaraan dinas 2018 dirasionalisasi sebab kondisi anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara yang sedang mengalami defisit.
Sehingga dipastikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meniadakan pengandaan kendaraan dinas roda dua maupun roda empat pada 2018 karena keuangan daerah tidak mencukupi.
Pengadaan kendaraan dinas tersebut lanjut Amrullah, termasuk pengadaan mobil dinas kepala daerah terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 Juni 2018.
“Peremajaan mobil operasional bagi kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang baru terpilih juga ditiadakan,” jelas Amrullah.
Pengadaan kendaraan dinas termasuk mobil dinas kepala daerah terpilih periode 2018-2023 (Abdul Gafur Mas’ud sebagai bupati berpasangan dengan wakil bupati Hamdam) dialihkan pada tahun anggaran 2019.
“Pasangan bupati dan wakil bupati yang baru masih akan menggunakan mobil dinas lama yang digunakan kepala daerah sebelumnya,” kata Amrullah.
Kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang baru tetap menggunakan mobil dinas yang ada, mobil dinas yang digunakan bupati yakni, Toyota Land Cruiser dan wakil bupati menggunakan Toyota Fortuner.
Namun Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tambah Amrullah, berencana melakukan pengadaan satu unit mobil Toyota Fortuner untuk kendaraan operasional wakil bupati yang baru.
“Harga satu unit mobil Toyota Fortuner untuk wakil bupati itu diperkirakan mencapai Rp600 juta termasuk pajak,” ujarnya.
Sejak kas daerah mengalami defisit Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan penghematan termasuk menunda belanja jasa dan infrastruktur, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. (bp/hb/Adv)
