Ari B
Penajam, helloborneo.com – Petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melakukan verifikasi terhadap 800 sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah program hibah air minum pemerintah pusat bekerja sama dengan PDAM Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Direktur PDAM PPU, Taufiq.
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Danum Taka M Taufik saat ditemui helloboroneo.com di Penajam, Jumat, mengatakan, tahun ini (2018) diakomodir penyambungan air bersih untuk 800 kepala keluarga, dari yang diusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 1.050 program SR-MBR (sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah).
“PDAM Danum taka bersama petugas dari pemerintah pusat akan segara melakukan verifikasi sambungan air bersih yang telah terpasang ke rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyelesaian fisik program hibah air bersih 2018 di Kabupaten Penajam Paser Utara tepat sasaran.
Menurut Taufik, jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian program sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2018 meningkat lebih baik.
Pada 2017, PDAM Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mampu memenuhi 750 SR-MBR dari kuota dari pusat sebanyak 1.000 sambungan air bersih.
“Jadi hingga saat ini sudah terpasang 1.550 sambungan air bersih hibah MBR pemerintah pusat di Kabupaten Penajam Paser Utara,” jelas Taufik.
Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah masyarakat di Indonesia yang mendapatkan akses aman air minum, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan hibah air minum bisa meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat serta mendorong pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih.
Program hibah air minum dilaksanakan mulai 2012, dan diharapkan program hibah air minum tersebut menjadi program andalan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada 2018, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi Rp800 miliar untuk program air minum, yang terbagi Rp650 miliar untuk perkotaan dengan 215.000 SR dan Rp150 miliar untuk perdesaan dengan 75.000 SR. (bp/hb)
