Pemprov Kaltim Belum Evaluasi APBD Perubahan Penajam

Ari B

Penajam, helloborneo.comPemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mengevaluasi dokumen APBD Perubahan 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara, sebab penyerahan dokumen melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab PPU, Alimuddin.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin saat dikonfirmasi helloborneo.com di Penajam, Selasa, membenarkan, kabar APBD Perubahan 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara yang diserahkan kepada Pemprov Kaltim belum dievaluasi.

“Waktu penyerahan dokumen APBD Perubahan 2018 dianggap melebihi batas waktu yang ditentukan, jadi belum dievaluasi,” jelasnya.

Dokumen APBD Perubahan 2018 diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 18 Oktober 2018.

Sedangkan sesuai peraturan yang berlaku, dokumen APBD Perubahan 2018 tersebut harus diserahkan paling lambat pada 30 September 2018.

Keterlambatan penyusuanan dokumen APBD Perubahan 2018 tersebut menurut Alimuddin, karena Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Dana Kurang Salur pada awal Agustus 2018.

“PMK itu menjadi pijakan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Perubahan 2018,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lanjut Alimuddin, masih melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat menyangkut pembahasan dan evaluasi APBD Perubahan 2018 itu.

Selain Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, ada lima pemerintah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur yang juga dinyatakan terlambat menyerahkan dokumen APBD Perubahan 2018, di antaranya Pemerintah Kota Balikpapan.

Pemeritah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama DPRD setempat menyetujui mengesahkan APBD Perubahan 2018 dengan komposisi, pendapatan ditarget mencapai lebih kurang Rp1,29 triliun, naik berkisar Rp140,49 miliar dari APBD murni 2018 sekitar Rp1,15 triliun.

Pendapatan asli daerah direncanakan sekitar Rp134,19 miliar, naik dari target APBD murni 2018 yang hanya sekisar Rp125,7 miliar. Dana perimbangan diproyeksikan lebih kurang Rp971 miliar, naik dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp861 miliar. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.