Refleksi Kolektif Ulang Tahun Kota Penajam Paser Utara. (III)

Fitriady, Penggerak LIterasi Gembel (gemar Belajar).   

Dokumentasi Kegiatan Perpustakaan Keliling Oleh Komunitas Gemar Belajar (Gembel) PPU.

Pendidikan, air bersih, kesehatan dan penerangan jalan umum sampai kini kerap menjadi persoalan bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara, sepatutnya konsep pembangunan dan pembentukan peraturan daerah harus mampu memberi solusi atar permasalahan yang berulang tersebut.

Tata ruang wilayah yang dikehendaki undang-undang serta berpijak pada kenyamanan hidup warganya, setidaknya menjadi acuan bagi terealisasinya kabupaten harapan, kabupaten yang menyimpan harapan hidup serta menyediakan peningkatan indeks prestasi ekonomi.

Kemudahan pelayanan publik menyangkut kepastian kepemilikan lahan dan perumahan juga merupakan persoalan lainnya di kabupaten tercinta ini yang layak menjadi refleksi kolektif, di mana sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 22 tentang pengawasan dan pengendalian jualbeli atas tanah,  menjadi kendala bagi warga kurang mampu.

Kendati perturan bupati tersebut sangat baik untuk mengatur atau menekan harga tanah yang melonjak tinggi sejak di umumkannya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta.

Keluahan masyarakat bukannya tidak mendasar karena sulitnya menjual tanah milik mereka akibat peraturan tersebut untuk melanjutkan pendidikan anaknya, sulit menjual untuk menambah biaya umroh atau ibadah.

Sektor kesehatan juga mesti ada pertimbangan agar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ratu Aji Putri Botung tidak sekedar menjadi pelayan pasien kurang mampu. Jika pun memang wajib melayani pasien kurang mampu, tetap harus ada kesungguhan pemerintah kabupaten untuk kesejahteraan para pelayan medis agar berbanding lurus pelayanannya kepada masyarakat.

Pasien kurang memang harus dilayani, namun berikan juga kesempatan kepada RSUD mengembangkan konsep pelayanan untuk memperoleh benefit (keuntungan) yang ditujukan bagi kesejahteraan karyawannya. Perlu keseimbangan merumuskan pelayanan kesehatan di RSUD melalui peraturan daerah yang secara mutualis dapat menampung dua objek ini, yakni pasien miskin di satu sisi dan pihak RSUD di sisi lain.

Menurut hemat penulis, refleksi yang patut dilakukan dalam peringatan hari setiap ulang tahun Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak terlepas dari adanya political will dalam sisi reformasi birokrasi. Artinya mempermudah pelayanan publik sekaligus mengeliminir “idiom birokrasi” yang kira-kira berbunyi  “kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah”.

Reformasi birokrasi pun erat kaitannya dengan integrasi antarbirokrasi, sesama birokrasi harus sejalan, minimal memiliki data base yang sama terhadap setiap persoalan. Dari situ kelak akan dapat saling menunjang pembangunan dengan tidak membuat data yang berbeda hanya karena berdasar kepentingan sesaat.

Dengan kata lain perlu dicanangkan keinginan bersama untuk menciptakan birokrasi yang berpatokan pada kemajuan kesejahteraan umum.

Dalam Ulang Tahun yang jatuh tanggal 11 Maret ini semestinya menjadi tolok ukur, bahwa Kabupaten Penajam Paser utara juga dibangun atas dasar prinsip pluralisme untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya dalam menjaga kondusifitas dan kedamaian yang sudah berdiri  menjadi dewasa.

Tidak berlebihan kiranya apabila pada peringatan ulang tahun senantiasa diadakan ekspresi rasa syukur kepada Tuhan, dan rasa syukur itu diperlihatkan pada keinginan bersama untuk terus menerus merecovery ekonomi warganya.

Berpangkal dari keinginan bersama itulah riak berupa protes warga dalam sektor ekonomi dengan sendirinya mengecil. Artinya harus ada kesungguhan kerja birokrat dalam merumuskan konsep ekonomi warga yang berpihak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang menghuni kabupaten ini.

Bahkan kita belum sempat mengakomodir pendapat terkait “hadiah” diberikan negara Ini melalui bapak presiden dengan menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi calon ibu kota negara yang baru.

Sebenarnya saya tidak mau menuliskan apa-apa harus dikaitkan ibu kota negara karena tanpa adanya ibu kota negara peran pemerintah pusat melalui daerah harus berkewajiban melayani semua warga negaranya demi kesejateraan mereka, seperti membuka peluang kerja baru bukan mempersempit ruang-ruang harapan.

Refleksi ini ditulis sebagai titik masuk betapa masih banyak persoalan yang memerlukan keseriusan seluruh pihak dalam rangka ekspresi kecintaan terhadap Kabupaten Penajam Paser utara. (bp/hb). Selesai.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.