Ari B
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurbayah.
Penajam, helloborneo.com – Bantuan Langsung Tunai atau BLT tahap kedua yang anggarannya bersumber dari dana desa disalurkan dan diterget rampung dalam bulan ini (Juni 2020).
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurbayah saat ditemui helloborneo.com, Senin mengatakan berdasarkan data BLT dana desa telah disalurkan.
Ia meyakini penyakuran BLT dana desa tahap kedua dari masing-masing desa di Kabupaten Penajam Paser Utara akan selesai tepat waktu.
Penyaluran BLT dana desa tersenut untuk membantu warga tidak mampu yang terdampak Coronavirus Disease atau COVID-19.
“BLT dana desa untuk di Kabupaten Penajam Paser Utara totalnya ada 2.378 KK (kepala keluarga) penerima yang tersebar di 30 desa,” ujar Nurbayah.
BLT dana desa tersebut lanjut ia, diberikan bagi warga tidak mampu dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan, yakni pada, Mei, Juni dan Juli.
Artinya setiap bulan terdapat Rp1,42 miliar dana desa dari 30 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yang disalurkan untuk BLT dana desa bagi 2.378 KK, sehingga total dalam tiga bulan nilainya mencapai Rp4,28 miliar.
Sasaran penerima BLT dana desa jelas Nurbayah, adalah keluarga miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH), Non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Non Kartu Pekerja, dan keluarga yang kehilangan mata pencaharian.
Keluarga yang belum terdata (exclusion error) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis menahun, juga menjadi sasaran penerima BLT dana desa.
“Penyaluran BLT dana desa untuk tiga bulan pertama, yakni Mei, Juni, Juli telah dilakukan. Sedangkan untuk tiga bulan berikutnya yang rencana ada lagi tambahan Rp300 ribu per bulan, “ ucap Nurbayah.
Namun ia menimpali lagi, saat ini belum bisa pastikan penyaluran BLT dana desa untuk tiga bulan berikutnya tersebut karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dan melihat kondisi dampak COVID-19. (bp/hb)
