Pilkada Balikpapan, Status Pengajuan Anggaran Tambahan Senilai Rp17 Miliar Masih Belum Jelas

D Purba

Rizal effendi, usai pemaparan bersama mendagri terkait pelaksanaan pilakda pada desember mendatang. (D Purba)
Rizal effendi, usai pemaparan bersama mendagri terkait pelaksanaan pilakda pada desember mendatang. (D Purba)

Balikpapan, helloborneo.com – Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengaku hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan status mengenai pengajuan anggaran tambahan Pilkada senilai Rp17 miliar untuk Balikpapan.

“Berkaitan dengan Pilkada yang belum terjawab, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan ada tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk seluruh KPU dan Bawaslu di Indonesia, mengingat situasi pandemi saat ini. Tapi kami tidak tahu
apakah termasuk permintaan tambahan anggaran untuk Balikpapan,” ungkap Rizal, Sabtu (18/07/2020).

Sementara, terkait kesiapan Pilkada, ia memastikan sampai saat ini Balikpapan telah siap melaksanakan Pilkada 9 Desember mendatang.

“Itu mungkin yang perlu, soal tambahan anggaran itu aja yang masih persoalan. Kalau yang lainnya siap itu sesuai arahan dari pusat,” tambah Rizal.

Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungan ke Kalimantan Timur. (D Purba)
Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungan ke Kalimantan Timur. (D Purba)

Sementara itu, dalam kegiatan kunjungan kerja ke Kaltim, Mentri Dalam Negri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pemaparan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang pada pertemuan di Hotel Novotel Balikpapan.

Diantaranya pembatasan kampanye bagi masing masing pasangan calon saat situasi pandemi covid-19 saat ini.

“Kita sudah sampaikan kepada KPU, kalau bisa kampanye maksimal hanya 50 orang, sebaiknya di dalam ruangan tertutup, karena bisa dikontrol. Kalau kampanye terbuka pasti susah dikendalikan,” ungkap Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk seluruh KPU dan Bawaslu di Indonesia, untuk kondisi pandemi.

“KPU dan Bawaslu harus tegas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang, termasuk regulasi ditengah pandemi saat ini, dengan pembatasan pembatasan yang ada guna mencegah penyebaran covid 19. Nah itu nanti diatur dalam peraturan KPU, nantinya Bawaslu bisa semprit ya, siapa nanti yang lebih dari 50, sekali dua kali tiga kali berulang perlu di diskualifikasi,” pungkas Tito. (sop/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.