Putusan Pengadilan, AZ Sah Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi

TB Sihombing

Paser, helloborneo.com – Praperadilan ditolak, AZ tetap menjadi tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan jembatan senilai Rp10 miliar, di Desa Legai, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, pada tahun 2010 silam.

Kasus yang menimpa Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser ini, Melalui Putusan menyatakan bahwa penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Paser telah sah dan bukan tindakan sewenang-wenang (20/07/2020).

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Romi Hardhika mengatakan sidang praperadilan yang dilayangkan tersangka melalui kuasa hukumnya Herman Setiawan, berakhir Putusan.

“Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon dalam pokok perkara penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Paser, dan menolak seluruhnya praperadilan pemohon,”ungkap Romi Hardhika, di Ruang Sidang Muchtar Kusumaatmadja, Senin (20/07/2020)

Sebelumnya Kuasa Hukum menilai bahwa atas penetapan kliennya sebagai tersangka, tidak cukup bukti oleh Kejaksaan Negeri Paser dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dengan mendatangkan Ahli Pidana ke Persidangan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.

“Kami sangat mengapresiasi terhadap Kuasa Hukum dalam membela kliennya. Walaupun kami juga berkeyakinan tidak ada prosedur yang dilanggar, dan hal tersebut terbukti dari putusan yang disampaikan Majelis Hakim,” terang Kasi Pidsus Kejari Paser, Mangasitua Simanjuntak.

Dengan adanya Putusan tersebut, kasus tersangka yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Paser dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda, yang dijadwalkan pada minggu kedua Agustus 2020 mendatang.

“Tahap satu penyerahan berkas perkara, itu rencananya Agustus nanti. Setelah itu penyusunan dakwaan, dan jika sudah rampung baru pelimpahan. Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak rutan maupun pengadilan apakah persidangan secara online atau harus di Kota Samarinda,”kata Mangansitua.

Ia menambahkan, menyusul akan ada tersangka lagi jika perusahaan yang masuk dalam catatan LHP BPK 2010-2018 tak kunjung mengembalikan yang jadi kerugian Negara. “Kasus AZ itu hanya contoh. Kita akan naikkan status ke penyidikan jika perusahaan rekanan tidak punya itikad baik untuk membayar. Akhir Juli 2020, kami akan ke BPK untuk gali lebih dalam,” ucapnya.

Kini tersangka AZ mendekam di Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot. Diduga melanggar pasal 12 huruf I, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan jeratan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.(sop/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.