Berau, helloborneo.com – Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak mengunjungi Kapolres Berau, Kamis (15/10) guna mengemukakan beberapa arahan tentang penanganan Covid19, pesta demokrasi, serta gelombang penolakan omnibus law yang juga turut terjadi di Berau.
“Ini kunjungan perdana saya, sedikit memberikan arahan kepada anggota untuk menangani Covid19, mengingat TNI-Polri menjadi salah satu yang bertugas menangani pandemi ini” ungkap Herry.
Untuk itu, Kapolda meminta seluruh aparat untuk bekerjasama dengan pemerintah serta instansi terkait untuk menjalin kerjasama agar pengentasan pandemi ini bisa berjalan optimal.
Sementara untuk pengamanan Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang, ia berharap partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas semarak Pilkada, namun juga menjaga prosesnya berjalan aman dan kondusif.
Seperti diketahui, saat ini memasuki masa kampanye berlangsung bersamaan dengan pandemi, untuk itu, Kapolda juga meminta pasangan calon yang akan berlaga di kontestasi pilkada agar mematuhi seluruh tahapan serta menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan tahapan tersebut.
“Untuk kedua pasangan calon supaya bisa menjalankan semua tahapan, apalagi dimasa pandemi seperti ini, tahapan kampanye harus dijalankan sesuai protokol, peserta dibatasi”.
tuturnya.
Disinggung masalah gelombang penolakan Omnibus Law, yang juga turut terjadi di Berau baik dari kalangan mahasiswa maupun buruh, Kapolda menyatakan tak sedikit dari kalangan yang menolak tersebut belum mengetahui secara jelas isi dari undang-undang tersebut. Namun tugas aparat untuk mensosialisasikan serta memberikan pendekatan secara persuasif agar tidak terjadi gelojak penolakan yang berujung anarkis hingga membuat kerugian bagi banyak pihak.
“Tentu yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendekati secara persuasif agar tidak ada lagi tindakan penolakan yang bisa merugikan orang lain” tutupnya. (nita/sop/hb)
