Desa Tanjung Batu Diproyeksikan Sebagai Kawasan Cadangan Pangan Strategis Nasional

Dok. Kunjungan Pangdam VI Mulawarman, Mayjend TNI HERI Wiranto didampingi Dandim 0906 Tenggarong,Letkol (Inf) Charles Alling dan Kepala Desa Tanjung Batu memantau progres lahan kawasan cadangan pangan strategis nasional nasional.

Kutai Kartanegara, helloborneo.com – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpotensi sebagai penopang kebutuhan ketahanan pangan di provinsi Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Diketahui, lahan tidur di desa tersebut mencapai 100 hektare dan baru difungsikan seluas 45 hektare sebagai kawasan sawah, sebanyak 30 hektare berada di arah selatan, dan 15 hektar di utara desa.

Kepala Desa Tanjung Batu, Husniansyah mengatakan ketersediaan bibit komoditas pangan didukung oleh pemerintah desa dan badan usaha milik desa (Bumdes). Jumlah panen yang dihasilkan lahan seluas 45 hektare tersebut mampu mencapai lima ton per hektar yang dipanen sekali per tiga bulan.

“Tapi ini belum maksimal, mungkin karena teknologi nya juga masih kurang” kata Husniansyah, Kamis (30/10/2020).

Di tahun ini, kawasan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan cadangan pangan strategis nasional dengan penambahan lahan seluas 460 hektare. Digarap oleh Kodim 0906/Tenggarong bersama PT Bumi Hijau Pangan.

Tanjung Batu telah menyediakan lahan seluas 460 hektare, yang mulai dikelola pada (20/10) lalu dan ditargetkan selesai akhir tahun 2020. Husniansyah optimis hal itu akan terwujud karena komitmen pemerintah desa, Kodim 0906/Tenggarong, beserta petani setempat memiliki kesamaan visi yang sama mengingat hal ini dapat menjamin ketahanan pangan dengan berbagai komoditas yang dihasilkan.

Dangan adanya kawasan cadangan pangan ini diketahui bakal menjadi percontohan lahan berbasis pertanian terintegrasi.

“Kita memang kejar target, karena dalam seminggu ini aja kita sudah bisa sampai 3 hektare. Jadi pasti bisa hingga akhir tahun,” terangnya.

Untuk legalitas lahan di Desa Tanjung Batu diketahui dikelilingi lahan desa transmigrasi dengan status lahan dengan surat garap.

“Pihak pengelola lahan warga sendiri, nanti akan ada musyawarah dengan perusahaan PT BHP yang didalamnya ada terlibat Bumdes dengan pembagian hasil 40 : 60 persen,” ujar Husniansyah.

Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman,Mayjend TNI Heri Wiranto mengapresiasi program tersebut. Menurutnya langkah ini merupakan suatu inovasi ditengah pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.

“Ini langkah yang perlu kita apresiasi,karena pemerintah pusat juga mengintruksikan agar situasi pandemi saat ini jangan sampai kita krisis pangan,” ungkap Heri.

Ia juga berharap dengan ditambahnya luasan lahan 460 hektar bukan hanya komoditi padi saja,tapi berbasis keterpaduan demplot pertanian, perkebunan, perikanan hingga peternakan.

“Mudah-mudahan bisa cepat selesai, setidaknya untuk mengantisipasi kemungkinan situasi terburuk yang akan terjadi di masa pandemi yang tak pasti kapan berakhirnya, besok saya juga akan bantu satu unit alat berat untuk membantu percepatan penambahan lahannya” pungkasnya. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.