Terkait Isu Pembatalan Calon Bupati Kukar, Bawaslu Kaltim Masih Menunggu Surat Resmi dari Bawaslu RI

Foto Ketua KPU Kukar, Erliyando Saputra.

Kutai Kartanegara, helloborneo.com – Beredar salinan keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dengan nomor surat 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 yang ditunjukkan kepada komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar melalui KPU RI, agar membatalkan calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melihat hal itu,Ketua KPU Kukar, Erliyando Saputra mengaku belum menerima surat rekomendasi tersebut.

“Kita belum terima surat tersebut, jadi kita sudah koordinasi dengan KPU Kaltim terkait kebenaranya, jadi provinsi itu disuruh tunggu dulu” katanya, Jumat (13/11/2020)

Ia menjelaskan, surat dari Bawaslu RI itu bakal masuk ke KPU RI yang berjenjang turun ke provinsi hingga ke Kabupaten. Intinya KPU kabupaten menunggu surat resmi pusat. Apapun keputusannya secara struktural apa yang jadi perintah KPU RI itu yang kita jalankan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kutai Kartanegara, Muhammad Rahman yang mengaku juga masih menunggu surat resmi dari Bawaslu RI.

“Saya belum dapat secara resmi surat itu. Yang jelas itu laporannya ke bawaslu RI, terus proses penangannya ada di Bawaslu RI, terkait apa yang ditangani di Bawaslu Kukar tidak tahu,” tambahnya.

Rahman juga menegaskan apapaun hasilnya yang dikeluarkan bawaslu RI,ia akan tetap mendukung dan mengawasi setiap proses tahapannya.

Dalam surat tersebut tertulis nama Hendra Gunawan sebagai pelapor, saat coba di hubungi awak media Hendra membeberkan laporannya tersebut hingga terbitnya surat rekomendasi dari bawaslu RI. Ia mengaku pernah melaporkan pihak petahana kepada Bawaslu Kabupaten di bulan Agustus 2020 lalu dengan sekitar 10 laporan, pada bulan Oktober pihaknya juga melaporkan ke tingkat provinsi dengan 4 laporan, namun laporan itu tidak ditindaklanjuti.

“Laporan di kabupaten dan provinsi itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan yang yang tidak realistis,” kata Hendra.

Sekitar di bulan oktober hingga november 2020 ini,hendra kembali melaporkan kepada pihak Bawaslu RI dengan 8 laporan. Salah satu poin yang menjadi sorotan pelapor adalah adanya dugaan pelanggaran administrasi, terkait penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh petahana sejak 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

“Salah satunya petahana melakukan kampanye sebelum penetapan kampanye, pada saat sambutan meresmikan jalan oloy di kecamatan Muara Muntai, beliau menyatakan elektabilitasnya, ia juga meminta ingin menang pada saat Pilkada bukan hanya secara elektabilitas, ini kan bentuk pelanggaran yang nyata,” ujar Hendra.

Ia juga mengapresiasi langkah Bawaslu RI yang telah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

“Alhamdulillah hari ini, Bawaslu RI tetap menjadi garda terdepan untuk tetap menciptakan integritas badan pengawas pemilu,dan menciptakan keadilan bagi kami selaku pelapor yang kami lengkap kan dengan bukti-bukti,” tandasnya.

Polemik ini ditanggapi oleh Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, ia menilai rekomendasi Bawaslu itu, hukumnya wajib untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Terlebih rekomendasi itu juga sudah melalui tahap klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, untuk memastikan apakah aspek formil dan materil atas objek pelanggaran administrasi tersebut terpenuhi.

Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf b1 UU 10/2016 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa KPU wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan.

Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) UU 1/2015, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

“Jadi rekomendasi Bawaslu itu bersifat mengikat kepada KPU, untuk segera dijalankan. Artinya, KPU tidak perlu lagi melakukan apapun, kecuali menjalankan rekomendasi Bawaslu tersebut,” kata Castro, sapaan akrabnya.

Terkait dengan rekomendasi pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon, hal itu memungkinkan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) sendiri, merujuk tentang larangan mutasi pejabat dan larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan paslon hingga penetapan paslon terpilih.

“Jadi, kita harus melihat rekomendasi Bawaslu itu sebagai produk penanganan pelanggaran administratif dalam Pilkada, yang harus kita hormati” pungkasnya. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.