Tenggarong, helloborneo.com – DPD Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kaltim menyoroti sejumlah kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang masih mengambang atau belum tuntas hingga kini.
Diantaranya penyidikan proyek irigasi Sepatin, Anggana pada 2014 yang merupakan temuan BPK dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp9 miliar. Kasus yang sudah ditangani Kejaksanaan Negeri Kukar tersebut sudah menetapkan tiga tersangka, namun hingga kini belum masuk meja persidangan.
Kemudian dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Loleng, Kecamatan Kota Bangun menuju Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman senilai Rp26 Miliar.
“Proyek tersebut ditengani Polres Kukar dan kini dalam tahap penyelidikan. Proyek itu senilai Rp26 Miliar yang dikerjakan 2017, namun terindikasi tidak sesuai kontrak,” kata Sekjen DPD LAKI Kaltim, Ramdan Ilham dalam rilisnya, Selasa (27/11/2020) lalu.
Terakhir kasus Laptop, meski beberapa pejabat sudah divonis hukuman penjara namun dalam kasus ini tidak tuntas. Pasalnya kontraktor yang merupakan pelaku tidak dijerat dan kini bebas.
“Ada beberapa kasus yang kami anggap tebang pilih, contohnya kasus pengadaan Laptop untuk RT di Kukar. KPA dan PPTK kena, tapi kontraktornya tidak,” jelas Ramdan.
Kasus ini, lanjut dia, akan kembali dilaporkan demi azas keadilan, khususnya di Kukar.
“Kami juga meminta aparat hukum, baik itu Polres maupun Kejaksanaan untuk memperjelas status Sepatin dan Anggana, apa kendalanya sehingga tidak berlanjut hingga ke persidangan,” bebernya.
DPD LAKI Kaltim pun siap membantu memberikan dua atau tiga alat bukti untuk penyidik sehingga bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
“Kami siap memberikan dua atau tiga alat bukti, kami akan kawal sampai kasus ini selesai. Bahkan kalau perlu kami kawal sampai ke Polda dan Mabes Polri. Ini tindak pidana korupsi dan sangat merugikan negara,” tegasnya.
Ketua DPD LAKI Kaltim, Andi Agussalim menambahkan pihaknya akan membentuk Tim Investigas untuk mengusut semua proyek di Kukar, termasuk proyek Peningkatan jalan Loleng menuju Muara Kaman Ilir.
“Kasus di Kukar harus disoroti dan dikawal. Sebab tidak ada tempat pada pelaku korupsi di Kukar. Lihat kemajuan daerah kita jauh tertinggal padahal APBD Kukar tertinggi diantara kabupaten dan kota lainnya di Indonesia namun pembangunan tak ada,” tegasnya. (/sop/hb)
