Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan

Foto Istimewa.

Balikpapan, helloborneo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan, serta menaikkan status penyelidikan ke penyidikan.

“Praktik ini diperkirakan sudah lama dilakukan, atas perkara ini juga telah kita tingkatkan kepada proses penyidikan. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 1981 atau KUHP bahwa substansi dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti guna menentukan tersangka,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Balikpapan, Oktario Hutapea disela konfrensi pers, pada Selasa (8/12/2020).

Saat ini setidaknya sudah sekitar 12 saksi yang telah dimintai keterangan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan wewenang. Berupa pemberian izin pelabuhan atau jetty batu bara di kawasan Pelabuhan Peti Kemas dari PT Kariangau Kaltim Terpadu (KKT) kepada PT Kace Berkah Alam (KBA).

Berdasarkan laporan tersebut, tim intelijen Kejari melakukan penyelidikan guna membuktikan kebenarnya. Kemudian ditemukan penyelewengan izin yang melibatkan dua perusahaan di lokasi yang didatangi di kawasan Kariangau tersebut.

“Tepatnya perkara ini berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan kewenangan pada kawasan pelabuhan Peti Kemas PT. KKT di Balikpapan kepada PT. KBA,” tandasnya.

Diketahui sampai saat ini PT. KKT tersebut hanya sebatas mengantongi izin berupa terminal Peti Kemas. Namun pelaksanaannya tidak sesuai izin, pihak kejari mendapati adanya praktik bongkar muat batu bara curah, di terminal peti kemas.

“PT KKT ini perizinannya diberikan oleh Menteri Perhubungan khusus untuk terminal Peti Kemas. Namun pada pelaksanaannya digunakan sebagai bongkar muat curah padat batu bara,” bebernya.

Dalam proses pelaksanaannya, pun ditemukan banyak hal yang tidak memenuhi tahapan ketentuan. Seperti perudang-undangan maupun peraturan menteri.

“Misalnya syarat untuk menunjukkan tarif dan sebagainya. Di mana pada pelaksanaannya ini sangat menguntungkan PT KBA. Artinya potensi keuangan negara yang masuk sangat sangat minim sekali, akibat adanya prakitk penyalahgunaan perizinan yang berikan,” ucapnya.

Pihak kejari berkomitmen akan menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi yang telah berlangsung sejak 2018 lalu tersebut untuk penetapan menjadi tersangka. (david/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.