Tana Paser, helloborneo.com – Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVI Kalimantan Timur (Kaltim) yang rencana akan digelar di Kabupaten Paser November tahun ini, belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kaltim Isran Noor, akibat peningkatan kasus Covid-19.
Menganggapi hal tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Praja Tanah Grogot, Muhammad Akbar mengatakan setiap gelaran atau event, apalagi diikuti oleh seluruh kabupaten atau kota se- Kaltim tentunya sangat berdampak baik secara ekonomi kabupaten.
“Event itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung, keberadaan event itu akan mempromosikan daerah yang menyelenggarakannya,” kata Muhammad Akbar, Jumat (4/6/2021).
Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah gelaran Popda XVI, tentunya ingin menjadikan Kabupaten Paser sebagai salah satu destinasi wisata untuk warga di luar Kabupaten Paser.
“Dengan banyaknya, cabang olahraga yang akan di pertandingan. Pasti, akan banyak wisatawan yang datang dan berkunjung,” ujarnya.
Kita punya tempat penginapan atau hotel yang mencukupi, dan juga memiliki destinasi wisata alam yang banyak. Selain itu, layanan kesehatan cukup lengkap. “Setelah mereka hadir dan melihat kondisi daerah kita. Nantinya, pasti akan ada yang tertarik untuk berinvestasi. Dan ini akan berdampak baik untuk perekonomian daerah kita,” jelas dia.
Menurutnya, lambatnya persetujuan penyelenggaraan Popda XVI di Paser. Oleh pemerintah provinsi dipengaruhi kondisi kesehatan wilayah kaltim akibat pandemi covid-19.
“Dipercaya atau tidak, Covid ini menjadi salah penyebab belum keluarnya persetujuan dari Gubernur. Jangan sampai adanya Popda justru semakin banyak warga kaltim yang terpapar Covid-19,” katanya.
Ia juga mengingatkan jika gelaran Popda XVI akan disetujui, warga Paser harus belajar menjadi tuan rumah yang ramah dan baik.
“Jadi segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksaan Popda benar-benar dipersiapkan dengan matang. Baik venue maupun destinasi wisata yang ada di Paser.Saya tidak melihat sisi negatifnya, gelaran ini. Jika, kita ingin ada event besar disini, maka semua warga mesti mendukung apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Misalnya penerapan protokol kesehatan (prokes), jika semua mengikuti maka kita akan sukses,” beber Akbar.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah jika ajang ini tetap akan diselenggarakan di Paser, maka pemerintah daerah bukan hanya menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Popda. Namun juga, menjamin semua yang hadir, dan juga wisatawan yang akan berkunjung terbebas dari Covid-19.
“Artinya proses tetap mesti dijalankan, melaui tes sweb antigen. Tentunya ada kerjasama semua pihak. Dan yang paling penting yakni disiplin mengikuti anjuran prokes, ” dia menjelaskan.
Jika nantinya, pemerintah melarang penonton untuk hadir di lokasi kegiatan. Pemerintah mesti menyiapkan layanan tontonan. Melalui media center, atau layanan live streaming atau juga melalui mediaTV kabel.
“Jangan sampai ada larangan, tapi tidak punya solusi,” pungkas Akbar. (/sop/hb)
