Polemik Tes Swab PCR Palsu, Klinik Yang Melanggar Hukum Tidak Diperbolehkan Beroperasi

Joko Sugiarto

Kapolda Kalimantan Timur Irjen. Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak
Kapolda Kalimantan Timur Irjen. Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak

Balikpapan, helloborneo.com – Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidter Satreskrim) Polresta Balikpapan mengumumkan hasil penyidikan pelaku tindak kejahatan pemalsuan dan jual beli surat hasil tes swab PCR, diduga si pelaku memanfaatkan momentum tersebut untuk meraih keuntungan.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur Irjen. Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak menyampaikan jika ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota maupun kedalam kota, dan ternyata memakai tes swab PCR palsu, yang sangat dikhawatirkan orang tersebut terkonfimasi Covid-19 dan akan mengakibatkan penyebaran kasus yang semakin meningkat.

“Saya khawatir jika orang yang terkonfirmasi positif, dan kemudian dia melakukan perjalanan keluar kota dengan menggunakan tes swab PCR palsu, sehingga dapat melakukan penularan ke orang lain yang ada disekitarnya,” terang Herry saat dikonfirmasi awak media (4/8/2021)

Ia menambahkan bukan hanya itu saja yang menjadi kekhawatiran bersama, namun melainkan moral bagi petugas klinik yang memiliki peranan penting, karena ada beberapa yang diduga klinik-klinik tidak resmi, bahkan parahnya lagi jika ada klinik yang tidak mendapatkan ijin untuk membuat PCR, namun masih bisa mengeluarkan hasil tes swab PCR tersebut.

“Jika ada klinik yang tidak memiliki ijin untuk mengeluarkan tes hasil swab PCR, dan tetap saja masih mengeluarkan surat tersebut, hal ini sangat keterlaluan, karena orang yg memiliki klinik adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang luar biasa, namun jika terjadi seperti ini dimana moral pemilik klinik tersebut,” tambahnya.

Pihak kepolisian tidak akan menindak bahkan menutup klinik-klinik yang sedang beroprasi, selagi klinik tersebut melakukan hal yang benar dan tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan.

“Kami tetap mengijinkan pihak klinik untuk beroperasi, asalkan klinik tersebut tidak melanggar hukum, contohnya jika klinik tersebut tidak mendapatkan ijin terkait pembuatan surat hasil tes swab PCR, dan klinik tersebut tidak membuatnya, menurut saya tidak salah, yang akan kami tindak hanya klinik yang menyalahi aturan atau melanggar hukum,” pungkasnya. (sop/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.