DPRD Setujui Dua Raperda jadi Perda, Berikan Belasan Masukan ke Pemkab Terkait RPJMD

Achmad Awal

Foto Istimewa.

Tana Paser, helloborneo.com – DPRD Kabupaten Paser menyetujui dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan daerah.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat Baling Selesai, Kamis (12/8/2021) itu, khusus rancangan akhir RPJMD, DPRD Paser memberikan masukan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Pemaparan itu disampaikan anggota Komisi II,  Yairus Pawe.

Setidaknya terdapat belasan masukan dari DPRD Paser. Diantaranya program prioritas untuk menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonomi kreatif.

“Meminta dalam pengembangannya untuk fokus satu destinasi tuntas baru beralih pada destinasi wisata yang lain,” kata Yairus Pawe.

Dimana dengan memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana, serta akses infrastruktur yang baik. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD),” sambung Politisi PDI-Perjuangan itu.

DPRD juga mengingatkan dan meminta Pemkab Paser agar program atau kegiatan yang dibiayai dari peminjaman daerah senilai Rp 600 miliar harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

“DPRD juga meminta standar gaji guru pegawai tidak tetap (PTT) dapat dinaikkan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Serta program BPJS gratis meminta nomenklatur ini dapat diperbaiki, tidak hanya bagi warga kurang mampu, tetapi untuk semua masyarakat Kabupaten Paser. Hal itu perlu dilakukan ini dalam rangka untuk memberikan pemerataan terhadap akses pelayanan kesehatan,” terangnya.

Adapun masukan lainnya, yakni rehabilitasi rumah warga agar tepat sasaran. Serta peningkatan jalan yang dibiayai melalui pinjaman daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan insfrastruktur jalan tersebut harus benar-benar memiliki kredibilitas dengan kualifikasi yang telah dipertimbangkan, dan mengedepankan efisiensi, efektifitas serta berorientasi
pada kualitas pekerjaan.

“Serta program seragam sekolah penyalurannya pada awal tahun ajaran baru,” pintanya.

Masukan lainya mengenai penanganan banjir, replanting sawit, untuk mendukung kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara, pengembangan kawasan perkampungan industri pangan dan menjadikan pertanian jadi sektor andalan Paser.

“Dan sangat besarnya biaya yang digunakan guna menuntaskan masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah kecamatan, meminta Pemkab melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pihak swasta dalam rangka untuk sharing pembiayaan pembangunan daerah, sehingga target capaian kinerja dan kerangka pendanaan dapat terealisasi,” tutur Yairus.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf mengatakan kedua buah Raperda sudah sangat ditunggu-tunggu pengesahannya menjadi Perda.

“Adapun masukannya seperti peningkatan jalan yang diinginkan DPRD menunjuk pihak ketiga, ya kami akan buka lelang terbuka secara nasional. Jadi yang betul berkompeten dan kredibilitas bagus itu yang dipakai,” ucap Masitah, kepada awak media.

Sedangkan permintaan untuk fokus pada satu utama prioritas sebelum melirik destinasi lain, Masitah sangat sepakat. Karena tak semua destinasi bisa ditangani langsung untuk pengembangannya.

“Ya paling tidak satu per satu. Menata mulai infrastruktur sarana prasarana itu dibuat sedemikian tertata dan indah. Sehingga benar-benar jadi destinasi yang bisa menghasilkan PAD. Kita fokus itu di Gunung Embun dan wisata religi di Pasir Belengkong,” pungkas Masitah. (adv/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.