Samarinda, helloborneo.com – Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Pemkab Berau dan KONI Berau, membahas persiapan Berau menjadi tuan rumah dalam Pekan Olahraga Provinsi Kaltim (Porprov) ke VII pada November 2022 mendatang, Kamis (26/8/2021).
Ditemui seusai rapat di gedung E lantai 1, Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub mengungkapkan bahwa Panitia Besar (PB) Porprov Kaltim 2022 menyampaikan beberapa hal terkait persiapan.
Sejumlah persoalan pokok yang dihadapi. Pertama, mengenai venue dan sarana prasarana olahraga untuk tempat bertanding terkait pola anggaran.
“Pasti kalau menyiapkan venue olahraga, berarti berkonsekuensi untuk membangun sarana. Belum lagi pada saat pelaksanaan, ada biaya operasional penyelenggaraan Porprov-nya,” ungkap Rusman kepada awak media.
Sebab dalam pertandingan olahraga ada 3 kunci sukses yang harus jadi perhatian. Mulai penyelenggaraan, prestasi, dan pemberdayaan ekonomi. Mengingat saat ini pandemi masih terjadi di Kaltim, tentu alokasi anggaran tak selonggar sebelum pandemi. Sebab penanganan pandemi tengah menjadi prioritas di Benua Etam.
“Kami harus berkreasi mencari pola-pola atau skema baru. Salah satu skemanya adalah kalau venue tidak bisa disiapkan semua, maka konsekuensinya mengurangi cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan,” beber politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sedangkan skema kedua adalah coba bekerja sama dengan kabupaten dan kota lain yang sebelumnya memang memiliki venue untuk cabor tertentu. Sebagai contoh, di Balikpapan ada venue bowling.
Bisa pula mempertimbangkan venue olahraga yang ada di tuan rumah Porprov sebelumnya yakni Kutim. Namun, tuan rumah untuk Porprov ke VII tetap Berau.
“Daripada membangun venue di Berau, lebih baik memakai venue di kabupaten dan kota lain. Itu lebih meringankan. Itu solusi yang jadi konsensus kami. Ini masih ada setahun lebih, maka ada ruang untuk mengevaluasi perkembangannya,” tambah Rusman.
Seluruh pihak yang hadir di pertemuan itu sepakat bahwa Porprov tidak boleh tertunda. Sementara alternatif lainnya, juga akan mempertimbangkan seperti partisipasi dari sektor lain seperti perusahaan swasta untuk sponsor.
“Jadi masih banyak alternatif atau pilihan untuk mencari jalan keluar. Selain nanti kami coba melihat kondisi APBD Kaltim seperti apa. Sebab ini event provinsi, jadi provinsi harus ikut bertanggung jawab,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Komisi IV mengusulkan agar Porprov-Porprov berikutnya sudah disertai payung hukum atau aturan-aturan yang digunakan sebagai kriteria untuk menentukan penyelenggaraan Porpov, termasuk skema pembiayaan.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengakui bahwa persiapan secara keseluruhan memang belum mencapai100 persen. Sebab terkendala pendanaan dalam pembangunan venue. Pemkab Berau pun coba memahami itu sebab anggaran pada masa sekarang mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.
“Tapi Porprov harus berjalan. Cabor harus dipertandingkan. Sehingga tadi ada solusi dari Komisi IV agar ada cabor yang dikurangi. Kami lihat cabor mana yang dipertandingkan di PON, SEA Games. Itulah yang akan dipertandingkan,” ungkap Gamalis.
Kemudian dengan ketersediaan venue yang tidak maksimal, maka ada pertimbangan untuk bekerja sama dengan kabupaten dan kota lain yang mempunyai venue representatif.
“Kalau di Berau, kami memiliki venue khususnya untuk cabor air. Misalnya ski, layar, dan sebagainya. Kemudian, saat ini sedang dibangun stadion olympic mini untuk atletik. Lalu kami juga ingin merealisasikan Gedung Behampas untuk olahraga bela diri,” jelas Gamalis lagi.
Venue olahraga tersebut pun tengah diperjuangkan oleh pihaknya. Dia berharap, seluruhnya bisa cepat terealisasi. Bergantung dengan dukungan pendanaan dari provinsi.
“Kalau kami ingin sebelum pelaksanaan Porprov pada November 2022 nanti. Pembangunan untuk stadion olympic mini sekarang baru mencapai 60-70 persen. Itu nanti digunakan untuk pembukaan dan penutupan,” lanjutnya.
Saat ini, tercatat ada 64 cabor. Namun, masih akan dipilih cabor mana saja yang bakal dipertandingkan. Pihaknya akan menyeleksi berdasarkan ketersediaan venue, pembiayaan, dan kesiapan Berau sebagai pelaksana.
Sebagai informasi, anggaran yang dibutuhkan untuk Porprov 2022 nanti membutuhkan Rp 222,5 miliar. Itu sudah terdiri dari sarana dan prasarana, pengadaan alat tanding, dan operasional pelaksanaan.
“Untuk anggaran itu, kami belum menentukan skema pembagian berapa provinsi, berapa pelaksana. Masih RAB,” tambah Gamalis.
Terkait solusi yang ditawarkan Komisi IV, pihaknya kemungkinan besar akan mengombinasikan antara kerja sama venue dan pengurangan cabor. Nantinya, akan ada komunikasi dengan daerah-daerah yang siap dan bersedia, serta dengan pihak ketiga untuk sponsorship. (/sop/hb)
