Mendagri Tegur Sepuluh Kepala Daerah Soal Pencairan Innakesda

Keterangan Pers

Foto Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.

Jakarta, helloborneo.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan teguran kepada sepuluh Bupati/Walikota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda).

Mendagri dalam keterangan persnya yang diterima helloborneo.com, Selasa mengatakan realisasi pos belanja insentif tenaga kerja daerah merupakan salah satu fokus perhatiannya di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

“Kebijakan ‘refocusing’ APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 diperuntukkan penanganan COVID-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah,” ujarnya.

Artinya lanjut Tito Karnavian, ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda, namun hasil pemantauan rutin Kemendagri yang datanya telah cek kembali ke data Kemekeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.

Bahkan menurut dia, di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4 dimana penyebaran virus corona masuk zona merah, insentif para nekaes belum direalisasikan kepala daerah.

“Kami sangat memberi perhatian kepada nakes (tenaga kesehatan) karena merekalah salah satu garda terdepan (frobt liner) penanganan COVID-19 di daerah,” ucap Tito Karnavian.

Karena itu Mendagri Tito Karnavian pada 30 Agustus 2021, telah menandatangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarka insentif kepada nakes di daerahnya.

Hari ini (Selasa, 31 Agustus 2021) surat teguran Menteri Dalam Negeri Nomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan kepada 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan Innakesda.

10 kepala daerah tersebut yakni, Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih dan Bupati Paser.

Dalam surat teguran yang ditembuskan kepada Presiden tersebut, Mendagri meminta keala daerah tersebut untuk segera membayarkan Innakesda.

Kemudian bila daerah belum melakukan “refocusing” anggaran sebagai sumber belanja Innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah atau Perkada dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat.

Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, bahkan secara langsung Mendagri memerintahkan jajaran eselon I Kemendagri, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah melakukan monitoring mingguan realisasi APBD.

Monitoring mingguan realisasi dari 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia itu berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan virus corona di daerah. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.