Informasi Sidak Bocor, Satpol PP Gagal Lakukan Sidak Tambang Batu Bara Ilegal di Kawasan Gunung Tengkorak

ES Yulianto

Foto Istimewa.

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan ini masih menemui kendala saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dalam pengawasan operasi tambang ilegal di kawasan Gunung Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku.

“Tambang batu bara yang diduga ilegal oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus beroperasi. Beberapa kali berniat melakukan penertiban, namun mengalami kegagalan. Pasalnya mengalami kebocoran informasi sehingga tidak ada aktifitas di lokasi tambang tersebut,” sebut Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab PPU, Muhtar, Rabu (6/10/2021)

Berdasarkan informasi di kawasan Gunung Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, sejumlah aktifitas pertambangan batu bara diduga ilegal. Pada 19 Maret 2020 lalu, Bupati PPU mengeluarkan surat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 754/2020/DPMPTSP untuk meminta klarikasi perizinan, namun tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan.

Muhtar menerangkan bahwa pihaknya beberapa kali berupaya melakukan penertiban, namun selalu mengalami kebocoran informasi lantas tak ada aktifitas penambangan batu bara tersebut.

“Terkait masalah tambang sepaku, kita sudah beberapa kali turun kesana, tim gabungan TNI, POLRI, DPMPTSP, DLH dan Satpol PP. Permasalahannya begitu kita turun kesana itu informasi selalu bocor,” katanya.

Dari pantaun terakhir pada 28 September 2021 lalu, Muhtar mengungkapkan kini jumlah lokasi penambangan pun mulai bertambah. Ia mengaku harus tegas dan menyampaikan solusi untuk mendirikan beberapa pos penjagaan di kawasan Gunung Tengkorak namun tidak terealisasi.

“Kalau dulu pertama kali kita turun ke sana titik tambang itu ada 2, sekarang kami masuk hari selasa lalu sudah 8 titik. Makanya kita tidak bisa melakukan kucing-kucingan. Solusinya bahwa kita harus lakukan penjagaan secara berkesinambungan,” ucapnya.

Beberapa dugaan pelanggaran lainnya adalah tidak memiliki izin pertambangan, serta tidak menyampaikan laporan terkait masalah Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). (esy/sop/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.