Nita Rahayu
Berau, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Berau memberikan apresiasi kepada OPD (organisasi perangkat daerah) atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang realisasi anggaran terbilang baik pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2021.
Melalui penyerahan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) SKPD Kabupaten Berau, Senin, ada 10 OPD yang realisasi anggarannya baik, mulai dari BPBD, BPKAD, Satpol PP hingga beberapa Kecamatan dan kampung.
Plt kepala BPKAD Kabupaten Berau, Maulidyah secara rinci menjelaskan kepada helloborneo.com, realisasi APBD 2021, sebesar 98 persen atau Rp2,103 triliun dari target Rp2,138 trilun.
“Sudah hampir mencapai target yang kami tetapkan, kendalanya karena anggaran COVID-19 disiapkan tidak terserap semua, tapi itu sebuah keberhasilan tim Satgas tentunya,” jelasnya.
Pada tahun ini (2022), juga dijelaskan realisasi APBD dipastikan lebih besar dari 2021, terutama pada belanja fisik.
Adapun alasan anggaran tidak terserap seluruhnya karena tidak efektifnya belanja barang dan jasa akibat lelang yang terlambat, kurangnya serapan pada dana BHDR, serta penyerapan anggaran COVID-19 yang hanya 45 persen dari Rp112 miliar, ditengarai turunnya kasus COVID-19 secara berangsur.
“Selain COVID-19 ada juga pengadaan barang jasa melalui lelang terlambat diadakan OPD terkait, akhirnya tidak terkejar,” kata dia.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, APBD Kabupaten Berau 2022 mengalami peningkatan 12 persen dari 2021.
“Direncanakan akan bertambah untuk APBD tahun ini (2022), dibandingkan dengan 2021, mungkin bisa dimaksimalkan beberapa sumber yang bisa kita gali,” ujarnya.
APBD 2022 sebesar Rp2.050.800.000.000, rencananya didapatkan dari PAD (pendapatan asli daerah), sementara untuk pendapatan transfer Rp1.850.200.000.000.
Evaluasi tidak tercapainya target serapan anggaran pada 2021, diharapkan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Berau itu, tidak terjadi lagi pada 2022, sehingga pada Maret 2022 semua lelang untuk pengadaan barang dan jasa, harus selesai dikerjakan semua OPD, jika tidak maka pihaknya tidak segan memberikan teguran.
“Tentu saja akan kami tegur jika relaisasinya lebih rendah dibanding 2021, antisipasinya lelang harus kelar semua di awal tahun,” tegasnya. (bp/hb)
