TB Sihombing
Paser, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Paser menganggarkan lebih kurang Rp6 miliar untuk dana tanggap darurat bencana yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2022.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser, Salman saat ditemui helloborneo.com di Paser, Jumat menyatakan, anggaran tanggap darurat bencana, nantinya dapat digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana berupa banjir maupun kebakaran.
“Kalau pastinya sekitar Rp6 miliar, dan itu tidak bisa digunakan untuk hal lain, selain untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Paser,” ujarnya.
Namun begitu, Salman menjelaskan, adanya ketentuan khusus terhadap penggunaan anggaran yang cukup fantastis tersebut, berdasarkan penetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hasil kesepakatan bersama terhadap kondisi suatu wilayah.
“Yang penting ada surat keputusannya, baik dari pusat maupun daerah bahwa suatu peristiwa alam itu dinyatakan darurat. Kalau belum darurat tidak bisa digunakan,” ucap mantan Seretaris KPU Kabupaten Paser tersebut.
Adapun kriteria darurat, menurutnya tidak dapat ditentukan oleh BPBD Kabupaten Paser saja, sehingga dasar penetapan darurat melalui rapat bersama instansi terkait, baik bersama OPD terkait di lingkungan pemerintah kabupaten, maupun dengan Instansi vertikal atau jajaran Forkopimda.
Sementara, mengenai besaran anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dipastikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2021). Kenaikan itu mencapai Rp4,5 miliar, mengingat ketersediaan anggaran tanggap darurat bencana di tahun sebelumnya hanya Rp1,5 miliar.
Bencana banjir akibat curah hujan di Kabupaten Paser juga dipastikan akan terus terjadi, mengingat hal tersebut merupakan polemik menahun. Berdasarkan data yang dimiliki, delapan dari 10 kecamatan di kabupaten setempat potensi terendam banjir jika seketika hujan turun.
Dari sejumlah kecamatan yang rutin terendam banjir itu, Kecamatan Long Kali jadi langganan banjir, disusul Kecamatan Long Ikis. Meski begitu, pihak BPBD Kabupaten Paser tidak menjadikan kedua Kecamatan tersebut sebagai prioritas penanggulangan bencana.
“Kami tidak membedakan antar kecamatan, meskipun ada beberapa kecamatan yang jarang banjir. Kami waspadai secara menyeluruh, semoga tidak ada bencana harapannya,” kata Salman. (bp)
