ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Puluhan anggota Korpri Penajam Paser Utara melakukan demo di depan Kantor Bupati Penajam Paser Utara menuntut segara diadakan musyawarah kabupaten luar biasa serta pendamping hukum untuk mengusut adanya penyelewengan anggaran iuran para anggota.
Menurut peserta aksi demo Margono saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu mengatakan, adanya penyelewengan anggaran yang bersumber dari iuran anggota Korpri diduga digunakan untuk menyuap pejabat kabupaten yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Minjamkan kepada pengusaha yang diduga uangnya digunakan membayar suap kepada kepala daerah,” ujarnya.
Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penggurus Korpri turut mencuat, sebab sekitar Rp1 miliar uang iuran dipinjamkan kepada pihak yang terlibat kasus korupsi tersebut.
“Selain Rp1 miliar, ada pinjaman lain juga atas nama SKPD dan dilakukan secara maladministrasi karena harus melalui mekanisme seperti pengajuan dan juga melalui rapat pleno untuk disetujui ini malah tidak langsung ada laporan terkait pinjaman SKPD dan jadi viral,” ucapnya.
Kordinator aksi demo Mahmudi mengaku beberapa tuntutan harus segera diakomodir oleh para pengurus, yakni melakukan musyawarah kabupaten luar biasa dan juga menuntut Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Penajam Paser Utara untuk membantu pendamping hukum hingga pengembalian penyelewengan iuran.
“Tuntutan anggota Korpri jelas menuntut diadakannya Muskablub karena adanya kegagalan pengurusan yang lama. Harus ada pendamping hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, seperti itu harusnya,” kata dia. (bp)
