Ormas di Kabupaten Penajam Inginkan Edy Mulyadi Jalani Hukum Adat

ES Yulianto

Puluhan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Penajam Paser Utara gelar aksi penyampaian aspirasi dan melaporkan Edy Mulyadi kepada kepolisian, Rabu (26/1) (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Puluhan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Penajam Paser Utara menginginkan Edy Mulyadi menjalani hukum adat selain hukuman secara undang-undang.

Keinginan tersebut disampaikan dalam gelaran aksi penyampaian aspirasi dan melaporkan Edy Mulyadi kepada kepolisian, Rabu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pasak Bakudapati Kabupaten Penajam Paser Utara, Irwan Darmawan menagaskan, Edy Mulyadi dan rekannya harus mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap menciderai masyarakat setempat.

“Edy Mulyadi dan rekannya juga harus berani ke Kebupaten Penajam Paser Utara menjalani hukum adat, karena sudah menciderai dengan ucapannya dan kami perwakilan masyarakat adat merasa sangat tersingung,” ujarnya.

Kedati telah beredar permohonan maaf, Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Kuning Penajam Paser Utara Ion menyatakan, permintaan maaf tersebut tidak cukup.

“Oh tidak, itu sangat menyakitkan kami warga Kalimantan, bahwa tempat kami ini adalah tempat pembuangan anak jin,” ucapnya.

Edy Mulyadi dan rekannya tegasnya, harus menjalani sanksi adat sesuai hasil sidang adat di Kabuaten Penajam Paser Utara.

“Kalau bisa Edy Mulyadi dibawa ke Kalimantan untuk diberikan sanksi hukum adat sehingga kami merasa puas,” kata dia.

“Dan tidak ingin lagi terulang oleh oknum lainnya yang mencoba mendiskriminasi kami akan adanya perpindahan ibu kota negara ke penajam dengan sebutan jin, kuntilanak dan monyet,” tambahnya.

Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Ion, tidak pernah meminta ibu kota negara Indonesia pindah di tanah daerah berjuluk “Benuo Taka” tersebut.

Perpindahan ibu kota negara berdasarkan hasil keputusan pemerintah pusat tanpa adanya intervensi dari masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ion tidak ingin ucapan Edy Mulyadi dan rekannya terulang karena dianggap mendeskriminasikan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang diketahui menjadi sebagian daerah perpindahan ibu kota negara Indonesia. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.