TB Sihombing
Paser, helloborneo.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid menyebutkan, membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menggelar Pemilu (pemilihan umum).
“Biar bagaimanapun KPU sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar Abdul Qayyim Rasyid ketika ditemui helloborneo.com di Paser, Rabu.
KPU juga telah menggelar seremoni peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 digelar secara virtual yang diikuti KPU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, pesta demokrasi lima tahunan tersebut ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024.
Seremoni peluncuran hari pemungutan suara yang digelar di Kabupaten Paser pada Senin (14/2) di ruang rapat KPU Kabupaten Paser tersebut dihadiri, Bawaslu, pimpinan parpol, beserta Forkompinda kabupaten setepat.
Dengan telah dilaksanakan peluncuran tersebut Abdul Qayyim Rasyid mengharapkan masyarakat sadar terhadap pelaksanaan Pemilu, dan KPU terus mempersiapkan sarana pendukungnya baik regulasi, SDM, infrastruktur, jadwal tahapan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Romif Erwinadi mengingatkan, persiapan dari penyelenggaraan pesta demokrasi harus sudah mulai direncanakan mengingat setiap gelaran Pemilu selalu rentan dengan gesekan-gesekan.
“Dari sekarang perlu mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Pemilu dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
Keberhasilan Pemilu tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya. Karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, baik oleh pemerintah kabupaten, KPU maupun partai politik.
“Pemerintah kabupaten wajib memberikan dukungan sesuai Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu,” kata dia.
Dukungan pemerintah kabupaten jelasnya, memberikan fasilitas dan bantuan berupa penugasan personel pada Sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, penyediaan sarana ruang sekretariat, Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu, kecamatan dan PPS, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik dan monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu. (bp)
