Raksasa Teknologi Mulai Hadapi Propaganda Media Pemerintah Rusia

Tun MZ

Invasi Rusia di Ukraina juga memicu perang propaganda di berbagai media sosial (foto: ilustrasi).
Invasi Rusia di Ukraina juga memicu perang propaganda di berbagai media sosial (foto: ilustrasi).

Washington DC, Helloborneo.com – Seiring beredarnya informasi mengenai perang yang dilancarkan Rusia di Ukraina di media sosial, para raksasa teknologi bergerak untuk membatasi penggunaan platform mereka oleh media pemerintah Rusia untuk menyebarluaskan propaganda dan misinformasi.

Pada hari Selasa (1/3), Google mengumumkan pihaknya “segera secara efektif” memblokir saluran Youtube media-media tersebut di Eropa, meski mengaku bahwa “akan butuh waktu bagi sistem kami untuk sepenuhnya melakukan hal itu.”

Perusahaan teknologi asal AS lainnya melakukan perubahan yang lebih sederhana, seperti membatasi jangkauan Kremlin, melabeli lebih banyak konten agar orang-orang mengetahui bahwa konten tersebut berasal dari pemerintah Rusia, dan menghentikan pendapatan iklan bagi entitas pemerintah Rusia di dunia maya.

Perubahan-perubahan itu dilakukan secara hati-hati untuk memperlambat propaganda Rusia ke media sosial tanpa memancing amarah pejabat Rusia, karena khawatir apabila hal itu sampai terjadi, maka Rusia dapat memutus akses warga negeri beruang merah dari platform-platform itu pada masa-masa genting seperti sekarang, kata Katie Harbath, mantan direktur kebijakan publik Facebook.

“Mereka mencoba menyeimbangkan diri,” kata Harbath, yang kini menjabat direktur bidang teknologi dan demokrasi di International Republican Institute. “Kita ingin melawan Rusia, tapi juga tidak ingin platform kita ditutup di negara itu. Sejauh mana kita bisa mendorong ini?”

Meta, yang menaungi Facebook dan Instagram, pada hari Senin (28/2) mengumumkan bahwa pihaknya akan membatasi akses terhadap RT, jaringan televisi milik pemerintah Rusia, dan layanan Sputnik di Eropa, menyusul pernyataan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen akhir pekan lalu yang mengatakan bahwa para pejabat tengah berusaha melarang situs-situs itu di seantero Uni Eropa.

Google menyusul pada hari Selasa (1/3) dengan menutup akses akun YouTube kedua media tersebut.

AS belum mengambil tindakan serupa atau menjatuhkan sanksi terhadap media pemerintah Rusia, menyebabkan perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika berjibaku sendiri mencari cara untuk menumpulkan jangkauan Kremlin.

Sebagai perbandingan, TikTok memilih untuk tidak ikut campur. Platform asal China yang populer di Amerika berkat video-video pendek dan jenakanya itu telah memungkinkan propaganda pro-Rusia beredar luas di situsnya. TikTok tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan ini.

Rusia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan perlengkapan propagandanya yang meluas berupa puluhan situs yang menyasar jutaan orang dalam berbagai bahasa. Persiapan itu mempersulit perusahaan teknologi mana pun untuk merespons dengan cepat, kata Graham Shellenberger dari Miburo Solutions, perusahaan yang melacak misinformasi dan kampanye pengaruh.

“Ini adalah sistem yang sudah dibangun selama 10 tahun, terutama terkait Ukraina,” kata Shellenberger. “Mereka telah membuat banyak saluran, mereka telah menciptakan banyak pembawa pesan. Dan tiba-tiba sekarang kita mulai mengambil tindakan untuk melawannya.”

Pekan lalu, Senator AS Mark Warner menyurati Google, Meta, Reddit, Telegram, TikTok dan Twitter untuk mendesak mereka meredam kampanye pengaruh Rusia semacam itu di laman mereka. (voa/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.