Di Balik Kesusahan Akibat Banjir, Malah Ada Anggota Dewan ‘Beli-Belah’ di Bali

Roy MS

Balikpapan, helloborneo.com – Sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan kedapatan berada Bali, tepat bersamaan dengan peristiwa banjir di kota beriman pada Rabu (16/3) lalu. Hal ini bertambah ironis, mengingat struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih menjadi PR DPRD Balikpapan.

Keberadaan segelintir anggota dewan di ‘Pulau Dewata’ dicetuskan seorang jurnalis media lokal yang memenuhi undangan gathering dari perusahaan BUMN. Dalam penerbangan menuju Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, si jurnalis mengaku menumpang pesawat yang sama dengan beberapa oknum anggota dewan.

“Dalam rangkaian perjalanan itu, bukan cuma sekali kami bertemu (anggota dewan), tapi dua kali,”  imbuhnya saat ditemui di kawasan Pasar Baru, Balikpapan Kota, Senin (21/3).

Momen pertemuan pertama terjadi di pesawat, di tengah perjalanan sumber dan beberapa awak media lain yang diundang gathering menuju Bali.  Di situ mereka bertemu dengan dua anggota dewan.

Selang sehari setelah di Bali, sumber bersama sejumlah awak media kembali bertemu salah seorang anggota dewan yang sebelumnya ditemui di pesawat. Kali ini tepatnya di pusat oleh-oleh Krisna, Bali.

“Pas di tempat penjualan oleh-oleh itu, awalnya kami ketemu dengan empat staf sekretariat dewan. Masih di situ juga, rupanya kami ketemu dengan salah satu anggota dewan yang bersama di satu pesawat tadi,” urainya.

Masih menurut sumber, staf bersama anggota dewan yang ditemuinya di lokasi itu, tampak sibuk memilih seolah bermaksud membeli barang yang dipajang oleh toko buah tangan itu. Dua anggota dewan bersama empat anggota staf tersebut diindikasi satu rombongan selama melakukan perjalanannya di Bali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono saat dikonfirmasi menjelaskan, tugas dan fungsi dewan tidak berubah meski Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum disahkan. Hal itu juga, menurutnya, tetap melekat dalam berbagai kegiatan legislasi tiap anggota, termasuk untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.

“Untuk proses AKD, yang tidak ada sekarang adalah Ketua Komisi sama Ketua Badan Anggaran. Tapi tugas dan fungsinya DPRD tetap melekat,” kata Budiono melalui sambungan telepon.

Tugas dan fungsi anggota dewan, jelas Budiono yakni pengawasan, membuat regulasi, dan membahas anggaran. Sedangkan kunker luar daerah, menurutnya bisa saja termasuk dalam program kerja setiap komisi.

Namun, sejauh AKD belum disahkan, maka kegiatan-kegiatan tersebut masih bisa ditangani oleh Wakil Ketua yang sekaligus berfungsi sebagai koordinator komisi. “Artinya di sana masih ada koordinator yaitu, Wakil Ketua. Nah itu boleh,” katanya lagi.

“Kegiatannya itu tadi, sesuai nomenklaturnya. Misalnya yang tergabung dengan komisi I, mungkin di programnya akan membuat raperda apa, ya silahkan dikaji dan silahkan diperdalam. Karena ada prosesnya membuat kajian dan segala macam. Ya semua itu untuk menunjang tiga tugas pokok tadi,” tutupnya. (yor)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.