ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Penajam Paser Utara (Disnakertrans) diminta proaktif menggali informasi lowongan kerja dan disampaikan kepada masyarakat seiring semakin banyaknya pekerjaan dengan kepindahan ibu kota negara dan pengembangan kilang minyak.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sariman saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu, mengatakan Disnakertrans harus bisa proaktif dalam informasi kebutuhan tenaga kerja atas pekerjaan yang ada di daerah berjuluk “Benuo Taka”.
“Disnakertrans semestinya proaktif melakukan pendekatan dan perusahaan yang butuh tenaga kerja melapor, sehingga angka pengangguran bisa berkurang,” ujarnya.
Berbagai proyek telah berjalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, ada proyek kilang minyak PT Pertamina (Persero), di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ada proyek bendungan dan intake.
“Pertanyaannya, siapa-siapa yang kerja di situ, itu yang harus dicek dinas terkait,” tegasnya.
Dengan adanya keterbukaan informasi akan kebutuhan tenaga kerja dianggap bisa menekan jumlah pengangguran yang saat ini dianggap semakin meningkat jelas dia, kondisi di lapangan banyak proyek seperti pengembangan kilang minyak dan pembangunan bendungan untuk kebutuhan air bersih di IKN.
“Pengangguran bisa dikurangi jika ada keterbukaan informasi dan dinasnya proaktif, berbagai macam proyek juga ada di sini, misalnya Pertamina Lawe-Lawe, proyek IKN, bendungan dan Intake di Sepaku,” ucapnya.
Kinerja Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara harus diharapkan mulai melakukan pendataan perusahaan yang berkembang, serta kebutuhan tenaga kerja baik yang memiliki keterampilan maupun yang belum mempunyai keterampilan.
Sariman tidak menginginkan ketika adanya perselisihan kerja, masyarakat yang bukan berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian mengeluhkan hubungan kerja kepada DPRD setempat.
“Perusahaan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara apa saja, berapa kebutuhan tenaga kerjanya, itu yang harus diketahui Disnakertrans. Sehingga nanti lebih diprioritaskan tenaga kerja lokal, jangan sampai nanti tenaga kerja dari luar kalau sudah bermasalah baru lapor ke DPRD” kata dia. (adv/bp)
