Dosen Universitas Bengkulu Adakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Keterangan Pers

Dosen FH UNIB adakan pengabdian kepada masyarakat (Ist)

Bengkulu, helloborneo.com – Sekelompok dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bengkulu (UNIB) mengadakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum lingkungan di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Penyuluhan yang dihadiri sebanyak 23 orang ibu-ibu anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan Bentiring yang digelar pada 27 Mei 2022 tersebut berlangsung dari jam 14.00 sampai jam 16.00 WIB.

Penyuluhan hukum bertema Peningkatan Pemahaman Masyarakat meengenai hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilaksanakan oleh tiga orang dosen pengajar Hukum Lingkugan FH UNIB yaitu Deli Waryenti SH, M. Hum, Pipi Susanti, SH, MH dan P Ekowati Suryaningsih SH, M.Hum dan berlangsung di Balai Pertemuan Kelurahan Bentiring Permai.

Materi yang disampaikan menurut Deli Waryenti dalam keterangan tertulis yang diterima helloborneo.com, Selasa, adalah mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan merupakan HAM (hak asasi manusia).

Pengaturan mengenai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28H UUD NRI tahun 1945 ini kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) yang berbunyi : (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengaturan ini kemudian juga diperjelas dan diatur oleh pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan bunyi Pasal 28H UUD NRI tahun 1945 jo pasal 9 ayat (3) UUHAM dan jo pasal 65 ayat (1) UUPPLH tersebut maka setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga agar lingkungan hidup baik dan sehat.

Artinya jika setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan lingkungan maka otomatis orang tersebut juga berkewajiban menjaga hak orang lain agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik dan menjadi tanggung jawab setiap orang tanpa memandang umur, pekerjaan, pendidikan, status, jenis kelamin dan sebagainya.

Dari kegiatan penyuluhan tersebut terlihat bahwa masyarakat belum mengetahui menjaga lingkungan agar bersih dan sehat itu adalah hak dan kewajiban semua orang yang diatur dan dijamin oleh Undang-undang jelas Deli Waryenti, terbukti dari beberapa pertanyaan peserta berkaitan dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

“Kemudian beberapa peserta menanyakan mengenai air PDAM yang tidak bersih yang disalurkan ke rumah-rumah warga, dan mereka memahami bahwa setaip warga berhak atas mendapatkan air minum yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Dengan berlangsungnya kegiatan penyuluhan tersebut para peserta akhirnya mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang semuanya diatur oleh hukum ungkap Pipi Susanti, mulai dari hukum tertinggi yaitu UUD NRI 1945 sampai kepada peraturan yang lebih rendah.

Diharapkan dengan telah diketahui dan dipahaminya hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang baik dan sehat, maka setiap warga negara dapat melaksanakan aturan ini kata P Ekowati Suryaningsih, sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terjaga. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.