Dosen FH Unib Sosialisasikan Konsep Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Desa

Tun MZ

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. (Ist)

Bengkulu, helloborneo.com – Beberapa waktu setelah Peringatan Hari Proklamasi Indonesia. Beberapa Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dikomandoi Pipi Susanti., S.H., M.H. dan Ari Wirya Dinata beserta Mahasiswa Fakultas Hukum UNIB menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini, sejalan dengan tugas perguruan tinggi untuk menjalankan, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ketiga-tiga komponen ini memiliki arti penting bagi keberadaan Universitas Bengkulu sebagai Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Provinsi Bengkulu.

Pengabdian Masyarakat adalah bentuk manifestasi, kristalisasi dan wujud akademisi yang turun ke-masyarakat dan memberikan manfaat atas keilmuwan yang dimilikinya guna memperbaiki taraf dan kualitas hidup masyarakat sekitar serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga pengabdian masyarakat menjadi memiliki arti penting bukan hanya sebagai sarana formal transfer pengetahuan semata namun lebih dari itu.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bentuk nyata Universitas Bengkulu dan Fakultas Hukum untuk hadir ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan kali ini mengangkat Tema “Fasilitasi Konsep Hak Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipasif”. Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan di Desa Binaan Khusus Universitas Bengkulu, Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini Pipi Susanti., S.H., M.H. menjelaskan “Peraturan desa, akan menyentuh dan mengena kepentingan masyarakat daerah terutama masyarakat desa. Namun demikian persoalan kecermatan, daya serap haruslah mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pembentukan Peraturan Desa yang aspiratif sangat penting bagi terpenuhinya syarat peraturan perundang-undangan yang ideal. Apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian hukum dalam melindungi hak masyarakat”.

Keberadaan Peraturan Desa mempunyai posisi yang sangat penting. Peraturan Desa sebagai bentuk manifestasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan merupakan cerminan dari masyarakat desa yang bersangkutan. Sehingga Peraturan Desa dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa dan juga sebagai upaya dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan Desa dibutuhkan kehadirannya guna terlaksananya sinergitas pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas negara.

Peraturan desa juga bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, untuk menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, serta menjamin otonomi masyarakat desa.

Pada kesimpulanya Ketua Tim Pengabdian menyatakan “Pembentukan Peraturan Desa merupakan bagian dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pembentukannya harus sesuai dengan format pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam proses pembentukannya haruslah melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat haruslah dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Partisipasi masyarakat dikatakan lebih bermakna memenuhi prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban dari pendapat yang diberikan (right to be explained)”.
Dalam pembentukan peraturan desa, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan awal sampai dengan tahapan akhir mulai dari pengajuan rancangan peraturan desa, pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sampai dengan pengesahan haruslah melibatkan warga masyarakat.

Kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan penuh antusias dari semua peserta yang ingin mengetahui dan belajar serta memahami seperti apa Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif sehingga memiliki nilai meaningful participation.

Selain itu juga Pemerintah Desa Rindu Hati melalui Kepala Desa Amirul Mukminin., S.Sos memberikan apresiasi juga menyambut hangat dan senang dengan kegiatan ini, sebab memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan peserta.

Kegiatan ini menjadi ajang silahturahmi dan saling bertukar pikiran dalam menghadapi dan menemukan jalan keluar atas persoalan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat desa. Kedepannya Pemerintah Desa Rindu Hati berharap kegiatan serupa dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.