Cegah Penyelewengan, DPRD PPU Minta Pengawasan Dana Desa Mulai Tingkat Musdes

ES Yulianto

Irawan Heru, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. (ESY)
Irawan Heru, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Irawan Heru, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyoroti dana Desa Sebakung Jaya diduga diselewengkan. Nilainya diperkirakan lebih dari setengah miliar rupiah.

Irawan Heru beranggapan dana desa berpotensi besar diselewengkan. Hal ini apabila masyarakat di desa tersebut acuh terhadap pemerintahan desanya.

“Dana desa ini memang rebutan untuk diselewengkan karena kurangnya pengawasan masyarakat yang cenderung apatis,” kata Irawan Heru, Rabu (05/10).

Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. (ESY)
Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. (ESY)

Menurut Irawan Heru, dana desa sulit diselewengkan dimulai dari proses perencanaan kegiatan pemerintah desa. Dalam kegiatan perencanaan harus melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki keinginan dalam memperbaiki desa.

“Agar tidak menjadi bahwan korupsi harus dikawal proses perencanaananya, dari proses musyawarah desa, bagaimana musyawarah itu melibatkan pemangku kepentingan bukan hanya perangkat desa,” jelasnya.

Tak hanya peran dari masyarakat, Badan Pengawas Desa harus aktif dalam penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan desa.

“BPD terlibat pro aktif dalam menyusun program-program pembangunan di dalam musyawarah desa,” tuturnya.

Kantor Kejari Penajam.
Kantor Kejari Penajam.

Hingga sampai pada tahapan realisasi perencanaan, pemerintah desa seharusnya mendapatkan pendampingan dari pendamping desa yang memiliki kemampuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Tentu dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa harus melibatkan pendamping desa yang sudah teruji dalam pelatihan dari kementerian,” tambahnya.

Dalam penyelenggaran di lapangan harus sesuai dengan hasil musyawarah desa. Musyawarah desa mengedepankan kepentingan bersama bukan hanya menjadi alibi mengugurkan sebuah kewajiban.

“Melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan desa, jangan hanya dijadikan kamuflase belaka hanya serimonial yang dihadiri segelintir perangkat desa,” pungkasnya.

Diketahui hingga 22 September 2022, Kejaksaan Negeri Kabupaten PPU telah menetapkan 2 orang tersangka atas dugaan kasus korupsi. Dana desa yang diduga di korupsi pada tahun 2019 untuk proyek pembangunan lapangan sepakbola.

Dari hasil hitungan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur terdapat kerugian negara sekitar Rp571 miliar dari nilai proyek lebih dari Rp1 miliar. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.