ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Keterwakilan Kalimantan Timur dianggap belum cukup, usai dilantikannya lima orang Pejabat Tinggi Madya atau Deputi Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (13/10/2022) lalu. Hal itu dipandang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Dikatakan Syahrudin M Noor, pemilihan Deputi berdasarkan penunjukan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. DPRD Kabupaten PPU hanya bisa memberikan masukan disetiap rencana program dan kebijakan terhadap perpindahan IKN.
“Deputi itu yang menunjuk presiden. Kita hanya bisa memberikan masukan,” kata Syahrudin, Senin (17/10).
Adapun keterwakilan Kalimantan Timur belum cukup, meski telah diisi oleh Myrna Asnawati Safitri, wanita kelahiran Kota Samarinda.
Hal itu karena menurut Syahrudin, Myrna berdomisili di Kota Jakarta dan tidak memahami kondisi di wilayah IKN. Syahrudin menginginkan adanya keterwakilan warga berdomisili di wilayah IKN.
“Kami minta supaya ada orang Kalimantan Timur, Kabupaten PPU yang dimasukkan di dalam Deputi. Kalaupun ada deputi orang Kaltim itu domisili di Jakarta dan itu tidak memahami kondisi wilayah yang ada di Kaltim atau wilayah ikn itu,” ujarnya.
Dirinya berharap keterwakilan dari Kalimantan Timur adalah orang yang berdomisili di wilayah IKN. Keterwakilan yang diutamakan berasal dari Kabupaten PPU, mengingat wilayah IKN sebagian besar berasal dari Kabupaten PPU.
“Kita mau orang yang berdomisili di sini dan mengetahui hal konkrit dan riil di masyarakat, di wilayah kita. Itu yang kita harapkan,” terangnya.
Adanya orang yang berdomisili di wilayah tersebut dianggap mampu menekan persoalan di lapangan. Pasalnya niat baik perpindahan IKN harus diberikan solusi terbaik agar cepat selesai terbangun.
“Setiap ada rencana baik karena kita mengetahui bahwa rencana IKN ini baik, berdampak buat Kaltim dan kita meminimalisir persoalan yang ada,” imbuhnya.
Dengan menitipkan orang yang berdomisili di wilayah IKN setidaknya bisa mengetahui kondisi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU dari berbagai sisi. Hal ini dianggap mudah untuk menyelesaikan gejolak yang terjadi di kawasan IKN.
“Dengan kita menitip orang Kaltim tentu dia mengetahui kondisi atau konturnya seperti apa. Budayanya seperti apa, kondisi sosial masyarakat seperti apa tentu mereka memahami. Pendekatan ketika terjadi masalah lebih mudah ditangani,” pungkasnya. (adv/log)
