DPRD PPU: Masih Ada Kontraktor Pembangunan IKN Gaji Pekerja di Bawah UMK

NB Purwaniawan

Ketua Fraksi Partai Golkar ini, Andi Yusuf. (ESY)
Ketua Fraksi Partai Golkar ini, Andi Yusuf. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Kontraktor atau perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara pada sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur diingatkan untuk membayar gaji pekerja sesuai UMK (upah minimum kabupaten) di daerah itu.

“Informasi yang kami terima ada pekerja pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku diberi gaji di bawah UMK,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Muhammad Yusuf di Penajam, Selasa (18/10).

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2022, menetapkan UMK sebesar Rp3,3 juta, dan seluruh perusahaan yang beroperasi di kabupaten setempat wajib mematuhi UMK yang telah ditetapkan tersebut.

Bedungen Sepaku di kawasan pembangunan IKN. (NBP)
Bedungen Sepaku di kawasan pembangunan IKN. (NBP)

Penetapan UMK dilakukan melalui proses pembahasan dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan pengusaha, pemerintah kabupaten dan serikat pekerja.

Apabila ada perusahaan tidak mampu membayar gaji pekerja sesuai UMK jelas dia, pemerintah kabupaten membuka ruang untuk penangguhan pembayaran gaji kepada karyawan.

Namun, permasalahan penangguhan pembayaran gaji oleh perusahaan tersebut harus terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama pekerja.

“Jika perusahaan tidak mampu bayar gaji sesuai UMK dimusyawarahkan dengan pekerja untuk keberlangsungan perusahaan,” jelas dia.

Kawasan persemaian Mentawir. (NBP)
Kawasan persemaian Mentawir. (NBP)

Perusahaan harus memberikan gaji kepada pekerja sesuai UMK agar para karyawan lebih termotivasi meningkatkan kinerja.

Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara tegas dia, termasuk perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN Indonesia baru harus mematuhi UMK yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten setempat.

Perusahaan yang beroperasi di daerah berjuluk “Benuo Taka” itu, termasuk perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN Nusantara juga dianjurkan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal kata Andi Muhammad Yusuf, mewajibkan perusahaan yang beroperasi di kabupaten setempat merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen dari total kebutuhan tenaga kerja. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.