L Gustian
Penajam, helloborneo.com – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor menyarankan Pemerintah Kabupatebn (Pemkab) PPU mengeluarkan kebijakan khusus mengatasi masalah yang dialami Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akibat pandemi covid-19.
Selama dua tahun pandemi covid-19, pelaku UMKM mengalami goncangan ekonomi. Pemkab PPU harus melakukan langkah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
“Dalam masa dua tahun ini banyak UMKM yang tiarap akibat pandemi covid-19. Sekarang saatnya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi,” kata Syahrudin, Selasa (18/10).
Ia menambahkan, Pemkab PPU perlu mengeluarkan kebijakan stimulus untuk pelaku UMKM. Bantuan modal sebagai stimulus sangat diperlukan pelaku UNKM saat ini. Selama pandemi covid-19 pelaku UMKM turut terdampak. Bahkan ada pelaku UMKM gulung tikar.
“Pada waktu kami reses, banyak penjual bakso mengeluhkan pendapatan mereka turun drastis dan ada juga penjual sayur yang berhenti menjual. Pemkab PPU perlu memberikan insentif kepada UMKM untuk mendorong mereka supaya bangkit lagi,” ujarnya.
Nantinya bantuan modal untuk UMKM merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengahadapi ancaman resesi global 2023. Penguatan di sektor UMKM diperlukan untuk memperkokoh perekonomian dari ancaman resesi.
“Nah sekarang kita dihadapkan terhadap inflasi dan ancaman resesi. Pondasi dasar dan menguatkan itu di UMKM,” jelasnya.
Syahrudin menegaskan, ada beberapa UMKM yang memiliki potensi yang cukup besar dan memerlukan penguatan dari pemerintah daerah. Selain stimulus ekonomi, pemerintah daerah juga harus mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi.
“Ada contonya di Desa Api-Api ada industri rumahan yang memproduksi gula merah. Pembuatan gula merah masih tradisional dan belum menggunakan teknologi modern. Begitu juga dengan pemasarannya masih konvensional,” pungkasnya. (adv/log)
