ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dianggap terlalu kecil dalam upaya pengalokasian anggaran guna infrastruktur jalan di Kabpaten PPU. Hal itu dinilai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU.
Menurut Ajie Noval, anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Keuangan DPRD Kabupaten PPU, Pemerintah Daerah dianggap tidak melakukan porsi untuk infrastruktur jalan tidak lebih dari 25%.
“Tidak sampai sekitar 25 persen dari APBD untuk belanja infrastruktur jalan di kabupaten PPU,” kata Ajie Noval.
Ditengah keterbatasan anggaran dan perpindahan Ibu Kota Negara di sebagian Kabupaten PPU, semua elemen diharapkan bersabar menghadapi kekurangan infrastruktur jalan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, mengaku perlu trobosan demi mengais pundi-pundi anggaran, salah satunya berupaya melakukan komunikasi yang dirinya sebut lobi-lobi, baik kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Karena kabupaten PPU terlalu luas, harap bersabar. Jalan satu satunya melakukan lobi-lobi ke pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya, Kamis (20/10).
Bukan hanya pandai dalam berkomunikasi, bisa saling mengerti atau memahami adalah sebagian kunci. Hal ini guna mempermudah sebuah keinginan bisa terealisasi ke daerah dengan julukan Benuo Taka ini.
“Bukan pandai berkomunikasi tetapi bisa sama-sama saling mengerti,” ucapnya.
Dalam beberapa kali pengalaman, dirinya melihat ada kelemahan dalam komunikasi pejabat daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kurang cepat dalam mengambil sikap, selain itu juga saat maju ke pemerintah pusat dan provinsi kurang dalam penyiapan berkas yang mau diusulkan,” pungkasnya. (adv/log)
