Awasi Peredaran Obat Sirop, Dinkes Balikpapan Ingatkan Penulis Resep Hingga Apotek

lustrasi - Obat batuk sirop,19 Oktober 2022. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Obat sediaan cair atau sirop. (ilustrasi/ REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Roy MS

Balikpapan, helloborneo.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan menaruh perhatian serius terhadap potensi kasus gagal ginjal akut pada anak dengan melakukan langkah antisipatif. Pengawasan peredaran obat sediaan cair di Kota Balikpapan saat ini berlaku secara ketat.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinkes intens melakukan komunikasi dan imbauan kepada para tenaga medis dan apotek.

“Jadi kontrol, pengawasan, komunikasi terus kami lakukan dengan kedua pihak, kepada penulis resep dan kepada apotek,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti, Selasa (1/11).

Langkah ini bertujuan meminimalisir kemungkinan peresepan hingga penjualan obat cair yang telah dilarang ketentuan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke masyarakat. Andi mengakui, peredaran obat sediaan cair menjadi perhatian utama terkait upaya pengendalian kasus gagal ginjal akut saat ini.

Sehingga pihaknya ingin para tenaga medis dan apotek dapat mengikuti ketentuan BPOM mengenai peredaraan obat sirup.

“Karena masalah ini bukan pada isi kontennya, tetapi pada pelarutnya begitu. Jadi (peredaran) semua yang sediaan cair sesuai ketentuan,” ujarnya.

Kepada masyarakat, wanita yang karib disapa dokter Dio itu tak luput mengingatkan agar menahan diri untuk tidak membeli obat-obat yang sebelumnya diperbolehkan beredar bebas tanpa resep. “Mohon masyarakat menahan diri dulu. Lebih baik semuanya dikonsultasikan kepada dokter,” sambungnya.

Ia mengajak semua elemen agar saling mengingatkan sehingga muncul kewaspadaan terhadap risiko munculnya kasus gagal ginjal akut. Memang sejauh ini belum ditemukan indikasi terlebih kasus gagal ginjal akut di Kota Balikpapan.

Kabar baiknya lagi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini telah mendapatkan hibah obat penawar gagal ginjal akut pada anak. Sehingga pemerintah daerah tinggal melakukan komunikasi dengan Kemenkes ketika mendapati indikasi kasus.

“Tentunya diprioritaskan pada daerah yang ada kasus. Komunikasi tiap hari terbuka dengan Kemenkes. Jika memang ditemukan kasus, kita langsung minta obat tersebut,” tutur Dio. (yor)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.