DPRD PPU Sarankan Desain Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Dikaji Ulang

Tun MZ

Angota DPRD Kabupaten PPU, Ajie Noval. (ESY)
Angota DPRD Kabupaten PPU, Ajie Noval. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meski menyarankan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Jabatan Bupati. Namun meminta terlebih dahulu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk menuntaskan segala potensi permasalahan yang mungkin saja akan muncul ke depannya.

Anggota DPRD Kabupaten PPU Adjie Noval, Sabtu (12/11) mengatakan pihaknya telah mengecek langsung ke lokasi pembangunan rumah dinas kepala daerah tersebut. Meski serapan anggaran proyek telah 100 persen, namun faktanya masih banyak sisi pembangunan yang belum selesai.

Kondisi Rumah Jabatan Bupati Kabupaten PPU di Kelurahan Nipah-nipah. (ESY)
Kondisi Rumah Jabatan Bupati Kabupaten PPU di Kelurahan Nipah-nipah. (ESY)

“Daripada mubazir, rumah dinas tersebut tetap harus pemerintah lanjutkan sampai selesai, namun harus dikaji ulang desainnya,” ujarnya.

Dari inspeksi yang dilakukan ke proyek di Jalan Pesisir Pantai Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam itu, baik bangunan utama, pekarangan hingga interior dan pagar belum selesai. Padahal, alokasi anggaran sekira Rp34 miliar bersumber dari APBD 2021 telah masuk.

DPRD melakukan Sidak Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara. (ESY)
DPRD melakukan Sidak Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara. (ESY)

Seperti pemaparan beberapa waktu lalu, untuk melanjutkan pembangunannya tetap membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Terkait hal itu, Adjie menyebutkan Pemkab PPU perlu mereview ulang.

“Jika masih membutuhkan anggaran yang lebih banyak untuk menyelesaikan pembangunan, desain awal itu bisa dikaji ulang. Jadi anggarannya lebih riil,” kata Adji.

Ia juga meminta pada Pemkab PPU untuk menyelesaikan segala permasalahan terkait proyek ini. Tujuannya agar ke depan tidak lagi muncul masalah serupa yang membuat pembangunan rumah jabatan ini kembali terhenti.

“Seperti masalah lahannya. Kemarin kan ada informasi kalau di kawasan itu masuk wilayah konservasi. Meskipun sudah dibantah, tapi tidak ada salahnya untuk memastikan hal itu,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.