Harus Libatkan Masyarakat Lokal, Pemkab PPU Bahas Smart City IKN Bersama UGM 

Tun MZ

Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan IKN Nusantara. (Ist)
Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan IKN Nusantara. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membahas kajian pengembangan Smart City Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama para pakar geografi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Kajian itu dibahas secara virtual dalam webinar dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Minat Studi Pembangunan Wilayah, Magister Geografi, Fakultas Geografi UGM. 

Pemkab PPU menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan IKN. Namun demikian, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Niko Herlambang menegaskan, pembangunan IKN harus melibatkan masyarakat daerah. 

Jangan sampai pembangunan Smart City IKN justru menyingkirkan warga setempat.  

“Bagaimana pun canggihnya smart city IKN nanti, masyarakat kami yang sudah hidup di wilayah itu, harus tetap disitu dan ikut merasakan manfaat IKN. Kalau ada petani, ya dibimbing jadi petani yang modern. Bukan malah dimarjinalkan lalu IKN hanya diisi oleh ASN dari pusat. Kita tidak mau juga seperti itu,” terang Niko.

Dari sisi konektivitas jaringan telekomunikasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten PPU, Budi Santosa mengatakan pihaknya kini tengah berusaha membangun infrastruktur jaringan secara masif. 

Sebagai daerah hinterland dengan lokasi IKN, PPU harus berusaha ektra mengimbangi standar jaringan komunikasi yang sesuai dengan Smart City IKN. 

“Tentu ini sangat extra cost untuk menyiapkan peralatan IT-nya. Tapi kami sudah berupaya ke sana. Salah satunya, dengan pemberdayaan Bumdes bersama BAKTI Kominfo melakukan kerja sama dalam rangka mengatasi persoalan conectivity jaringan di PPU,” katanya. 

Sementara untuk security cyber IKN, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan kewenangan mereka. 

“Untuk masalah siber, kewenangan ada di BSSN. Jadi nanti kami akan meminta difasilitasi langsung dari pusat untuk masalah siber ini,” ungkapnya dalam Webinar Series GEO-PW seri Pembangunan Wilayah IKN dan FGD dengan tema Kajian Pengembangan Smart City Ibu Kota Nusantara Indonesia, Sabtu (26/11). (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.