Tana Paser, helloborneo.com – Sejumlah perwakilan warga mendatangi DPRD Paser, Selasa (17/01) terkait kejelasan atas hak lahan Trasmigrasi SP 1 dan SP 2 tahun 2003-2005 Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong.
Kedatangan warga ini disambut Komisi I DPRD dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait Kejelasan atas Hak lahan Transmigrasi yang dipimpin Ketua Komisi I, Hendrawan Putra.
Rapat yang juga diikuti sejumlah anggota DPRD ini, menghadirkan sejumlah OPD terkait diantaranya Kepala BPN, Dinas Transmigrasi Paser, Kades Suliliran Baru dan Polsek Pasir Belengkong.
Hendrawan menyebutkan RDP hari ini membahas transmigrasi di Suliliran Baru SP 1 dan SP 2, dan terkait permasalahan ini, ia menegaskan sebelumnya memang sudah pernah dihearingkan pada 13 September 2021, hanya saja solusinya belum didapatkan hingga hari ini.
“Sesuai dengan surat Keputusan Kementerian Transmigrasi memang sudah ada beberapa untuk memverifikasi calon penerima sertifikat satu Desa di dua Pemukiman SP 1 dan SP 2,” tutur Hendrawan.
Harapannya tahun 2023 ini sudah ada surat edaran yakni jawaban dari Kementerian kepada Bupati Paser agar pengusulan di tahun 2023 sudah harus selesai, tentunya hal ini akan menjadi catatan DPRD Paser yakni Komisi I, dan juga Pemkab Paser.
“Harapannya kepada Pak Bupati untuk merealisasikan apa yang disampaikan Dirjen Transmigrasi melalui jawabannya kepada Bupati Paser,” jelas Hendrawan.
Permasalahan menurutnya sudah 20 tahun tidak selesai, tentunya masalah identifikasi ini tidak semudah yang dibayangkan.
“Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, kawan-kawan sudah perjuangkan sampai di DPR RI bahkan sampai ke Dirjen, hanya saja keputusannya belum didapat dan mudah-mudahan tahun 2023 ini. Saya pun sudah berbicara dengan Kepala Pertanahan, harapannya tahun ini sudah selesai,” pungkasnya. (hms/log)
