Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Kondisi nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terbilang masih jauh dari kata sejahtera. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor usai melakukan audiensi bersama Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Dengan penuh kepedulian menyaksikan hasil tangkapan nelayan yang sangat rendah. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pentingnya kesejahteraan nelayan sebagai salah satu komunitas utama di wilayah ini.
“Nah, kalau seperti ini dibiarkan sampai kapan bisa sejahtera nelayan ini. Kita mau pemerintah pusat hadir, provinsi hadir, kita juga hadir di situ supaya mereka hasil tangkapnya ini bisa terjual dengan harga yang wajar,” kata Syahrudin M Noor, Jumat (03/11/2023).
Syahrudin M Noor mengusulkan beberapa langkah penting diantaranya pembangunan tempat pelelangan ikan untuk mengendalikan harga di pasar agar sesuai dengan hasil tangkapan nelayan.
Selain itu, ia meminta pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna mengatur harga bahan bakar agar operasional nelayan lebih efisien.
Ketua DPRD Kabupaten PPU itu, turut menyoroti pentingnya mendirikan Stasiun Pendaratan Ikan (PPI) di berbagai kecamatan di Kabupaten PPU. Hal itu untuk memastikan setiap wilayah memiliki sarana yang mendukung nelayan lokal.
“Saya sendiri melihat kondisi ini, ya harus semua pihak harus hadir di situ untuk melihat kondisi yang ada. Belum lagi kita melihat infrastrukturnya,” ujarnya.
Menurutnya peningkatan sektor perikanan memerlukan akselerasi dari pusat. Disebutkannya perlu penanganan dan realisasi program yang didukung oleh anggaran yang memadai untuk memajukan sektor ini.
“Saya kira ini jangan hanya ditinjau kita butuh penanganan dan butuh realisasi program yang ada dari pusat, karena hanya pusat yang anggarannya cukup untuk membiayai ini dan kita minta kalaupun dibangun PPI itu standarnya internasional,” pungkasnya. (adv/log)
