Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Implementasi Kantor Elektronik (e-office) kepada seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten PPU.
Bimtek yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU. Tohar mengatakan dalam sambutannya bahwa e-Office adalah sistem informasi manajemen perkantoran dan persuratan. Dikenal sebagai aplikasi tata naskah dinas elektronik.
Bimtek e-office membantu peserta pahami dan terapkan teknologi untuk kelola surat dan administrasi kantor serta integrasinya dalam tugas sehari-hari.
Peralihan ke teknologi ini sangat penting di era yang semakin modern dan terhubung ini, terutama dalam hal menjaga keamanan data, mengurangi birokrasi, dan mempercepat layanan masyarakat.
“Kami merasa sangat bangga dan bersyukur karena kabupaten PPU terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan efektivitas dalam menjalankan roda
pemerintahan. Salah satu upaya nyata dalam rangka mewujudkan itu adalah dengan menerapkan e-office dalam berbagai proses administratif di lingkungan pemerintahan kita,” kata Tohar, Selasa (09/01/2024).
E-kantor adalah langkah maju bagi kabupaten PPU yang terus berkembang untuk mencapai visi daerah yang efisien dan inovatif. E-kantor memudahkan pengelolaan surat elektronik, meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat Tata Naskah Dinas, dan membentuk birokrasi yang modern dan efektif.
“Kami menyadari bahwa, penerapan teknologi baru memerlukan pemahaman dan keterampilan baru. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kami melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Diskominfo Kabupaten PPU, Khairuddin mengatakan bahwa maksud dan tujuan bimtek sistem E-Office ini adalah untuk memfasilitasi instansi dalam pengelolaan dokumen surat menyurat secara online agar tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas.
“Kegiatan dilaksanakan selama empat hari dengan dua bagian. Bagian pertama terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, beserta admin staff, kemudian bagian kedua pada kamis dan jumat dengan peserta camat, lurah, kepala UPT, dan kepala Desa, dan para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara,” pungkasnya. (log)
