Legislator PPU Minta Perkuat Sarana Prasarana Kebakaran di Pesisir

Bagus Purwa

Damkar Paser Imbau Masyarakat Waspadai Potensi Kebakaran. (Ist)
Masyarakat Diimbau Waspadai Potensi Kebakaran. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Legislator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Syamsudin meminta pemerintah kabupaten memperkuat sarana prasarana penanggulangan kebakaran di wilayah pesisir yang jarak tempuh cukup jauh untuk sampai di daerah itu.

“Kami lakukan kajian bersama instansi terkait untuk perkuat sarana prasarana penanggulangan kebakaran di pesisir,” ujar anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara itu di Penajam.

Membangun sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM), memerlukan biaya cukup besar, lanjut dia, sehingga perlu perencanaan yang matang.

Cakupan wilayah yang cukup luas mencapai 3.333 kilometer persegi, jelas dia lagi, dibutuhkan sarana prasarana tanggap darurat sebagai antisipasi kebakaran yang merata di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saat ini, baru ada tujuh pos di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengantisipasi bencana kebakaran di daerah yang dikenal dengan julukan Benuo Taka itu.

Setiap pos rata-rata diisi sebanyak 10 hingga 15 personel dengan dilengkapi peralatan yang memadai untuk antisipasi bencana kebakaran.

Tujuh pos penanggulangan kebakaran itu tersebar di empat kecamatan, tiga pos di Kecamatan Penajam, satu di Kecamatan Waru dan Babulu, serta satu pos di Kecamatan Waru.

“Sarana prasarana penanggulangan kebakaran harus merata sampai daerah terjauh,” jelas Syamsudin.

Sarana prasarana penanggulangan kebakaran belum ada di wilayah pesisir yang jarak tempuh cukup jauh, seperti di Kelurahan Jenebora, Gersik dan Pantai Lango.

Sehingga penanganan kebakaran yang terjadi di tiga wilayah pesisir itu lamban karena harus menunggu pemadam kebakaran dari pos di Kelurahan Sotek dan Maridan yang jarak tempuh cukup jauh.

Mayoritas rumah warga di wilayah pesisir material kayu yang mudah terbakar, sehingga pemerintah kabupaten harus membuat pos penanggulangan kebakaran di wilayah pesisir yang jarak tempuh cukup jauh untuk sampai ke daerah itu. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.