Legislator PPU: Penanganan Banjir Harus Diikuti Kesadaran Warga

Bagus Purwa

Anggota DPRD Kabupaten PPU, Jhon Kenedy. (Ist)
Anggota DPRD Kabupaten PPU, Jhon Kenedy. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Legislator atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Kabupaten Penajam Paser Utara Jhon Kenedi menyatakan penanganan banjir di daerah setempat juga harus diikuti dengan upaya meningkatkan kesadaran warga menyangkut kepedulian terhadap lingkungan.

“Budaya buang sampah di saluran pembuangan air harus dihentikan agar tidak tersumbat yang dapat sebabkan banjir kalau musim hujan,” ujar Wakil Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara itu di Penajam.

Upaya menumbuhkan kesadaran bisa dilakukan dengan mempertegas peraturan meminimalkan membuang sampah sembarangan, selain melaksanakan pola edukasi.

Pola edukasi menumbuhkan kesadaran kebersihan lingkungan dan mempertegas peraturan itu, menurut dia, diyakini penanganan banjir berjalan maksimal seiring perubahan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat.

“Warga juga diminta untuk perhatikan kondisi saluran pembuangan air di masing-masing wilayah tempat tinggal,” tambahnya.

Sejumlah wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara sering banjir ketika hujan cukup deras, selain.daerah cukup rendah, saluran pembuangan air atau parit mengalami penyumbatan yang membuat air meluap.

Ketika warga mendapat parit yang tersumbat kegiatan pembersihan atau kerja bakti lingkungan diadakan, kata dia, kalau tidak dilakukan dikhawatirkan saat hujan banjir dan mengganggu aktivitas warga.

Penanganan banjir bukan sekedar tanggung jawab pemerintah kabupaten, jangan membersihkan parit menunggu pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

“Warga juga harus aktif kerja bakti atau gotong royong bersihkan lingkungan masing-masing, agar lingkungan sehat dan mencegah banjir,” ucap Jhon Kenedi.

Apabila di lingkungan tempat tinggal terdapat saluran pembuangan air yang mengalami penyempitan atau membutuhkan pembangunan siring, jelas dia lagi, warga segara melaporkan kepada pemerintah kabupaten atau DPRD.

Kolaborasi masyarakat dan pemerintah kabupaten diharapkan bisa mencegah banjir, dengan pola keseimbangan antara pelestarian lingkungan serta pembangunan infrastruktur. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.