Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerataan layanan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hingga saat ini, cakupan layanan Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) baru menyentuh sekitar 31 persen dari total penduduk, atau sekitar 15.113 pelanggan yang tersebar di 22 dari 54 kelurahan dan desa.
Kondisi ini memantik perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Syarifuddin HR. Ia mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dan strategis untuk mengatasi persoalan distribusi air bersih yang belum merata.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Jika sebagian besar masyarakat kita belum mendapatkan layanan ini, maka itu harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk bergerak cepat,” ujar Syarifuddin.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari penampungan air baku hingga instalasi pengolahan air (IPA), sebagai fondasi pemerataan layanan.
“Pemkab harus segera merancang program peningkatan kapasitas produksi air. Ini penting, apalagi dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tentu akan berdampak besar pada kebutuhan air bersih di PPU,” terangnya.
Tak hanya soal jangkauan, Syarifuddin juga menyoroti kualitas layanan yang sudah ada. Ia menyampaikan banyak warga di Kelurahan Penajam, khususnya di wilayah pesisir dan ujung jaringan, kerap mengeluhkan tidak mengalirnya air bersih selama berjam-jam, bahkan seharian penuh.
“Banyak warga di kawasan pesisir hanya bisa berharap-harap cemas menunggu air mengalir. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Perumda AMDT harus segera melakukan pengaturan distribusi yang lebih baik agar seluruh pelanggan bisa menikmati air secara merata,” jelasnya.
Ia mengingatkan, keberadaan air bersih yang memadai dan merata akan sangat menentukan kualitas hidup masyarakat serta kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Jangan sampai kita sibuk bicara pembangunan besar-besaran, tapi masyarakat di desa-desa masih harus menimba dari sumur yang keruh atau menunggu air tandon hujan. Ini soal martabat, bukan sekadar layanan teknis,” tegas Syarifuddin.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, termasuk DPRD, untuk bekerja sama menyusun roadmap yang realistis namun ambisius dalam mewujudkan pemerataan layanan air bersih di seluruh Kabupaten PPU.
“Kalau direncanakan dan dijalankan dengan serius, saya yakin seluruh warga PPU bisa menikmati air bersih layak dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkasnya. (adv/log)
