Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menjadi pusat perhatian nasional sekaligus membawa konsekuensi serius terhadap kondisi sosial dan keamanan di daerah. Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten PPU bersama unsur TNI-Polri menggelar apel siaga gabungan, Senin (01/09/2025), sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan yang bisa muncul.
Wakil Bupati PPU, Waris Muin, yang memimpin apel menegaskan bahwa percepatan pembangunan IKN memang mendatangkan harapan besar, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Namun, masuknya ribuan pekerja dari luar daerah, derasnya arus investasi, hingga perubahan pola hidup masyarakat berpotensi menciptakan gesekan sosial baru.
“Kita harus mengantisipasi setiap potensi konflik sejak dini, jangan sampai PPU menjadi rapuh justru di tengah momentum pembangunan besar ini,” kata Waris.
Menurutnya, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa pembangunan skala besar hampir selalu diikuti lonjakan aktivitas sosial yang kompleks. Kriminalitas, persaingan ekonomi, hingga perebutan akses lahan bisa menjadi pemicu instabilitas jika tidak dikendalikan secara serius.
Instruksi yang diberikan kepada peserta apel bukan sekadar menjaga ketertiban lalu lintas atau patroli rutin. Waris meminta aparat memperkuat pendekatan sosial dengan masyarakat, sehingga keamanan bukan hanya hasil penindakan tetapi juga pencegahan.
“Pendekatan humanis adalah kunci, karena keamanan sejati lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap aparatnya,” ujarnya.
Selain faktor sosial, aspek ekonomi juga menjadi sorotan. Masuknya pekerja migran dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan ketegangan, terutama terkait lapangan kerja dan distribusi kesejahteraan. Pemerintah daerah menilai koordinasi dengan investor maupun kontraktor proyek IKN penting untuk memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal agar masyarakat PPU tidak merasa terpinggirkan.
Apel siaga ini sekaligus menjadi ruang evaluasi kesiapan logistik aparat. Setelah upacara, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau kendaraan patroli, sarana komunikasi, hingga perlengkapan pengendalian massa. Pemeriksaan ini menegaskan bahwa pengamanan pembangunan IKN bukan hanya wacana, melainkan langkah nyata yang didukung fasilitas di lapangan.
Menurutnya keberhasilan pembangunan IKN tidak semata diukur dari berdirinya infrastruktur fisik, melainkan juga dari rasa aman yang dirasakan warga PPU. Ia menegaskan, stabilitas sosial adalah fondasi yang menentukan apakah transformasi besar ini akan berjalan mulus atau justru tersendat.
“Saya yakin dengan soliditas bersama, PPU dapat menjadi contoh daerah yang mampu menjaga keamanan di tengah arus perubahan,” pungkasnya. (log)
