Ari. B
Kasubbid Rehabilitasi BPBD PPU, Lidya Anggreni.
Penajam, Pencairan kompensasi para korban tumpahan minyak milik PT Pertamina di wilayah Kabupaten PPU masih belum jelas alias abu-abu. Padahal sejumlah proses administrasi telah dilalui, termasuk membuka rekening bank sebagai syarat untuk mendapatkan ganti rugi telah dilakukan oleh seluruh nelayan yang menjadi korban.
Sebanyak 1136 orang nelayan di Kabupaten PPU telah terverifikasi sebagai penerima kompensasi dari Pertamina, kini hanya bisa berharap kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan alat tangkap segera dicairkan. Awalnya pertamina menjanjikan sebelum lebaran idul fitri namun kembali ditunda sampai bulan juli ini.
Kasubbid Rehabilitasi BPBD PPU Lidya Anggeni saat ditemui di ruangannya jumat 27 juli 2018 mengatakan, tahapan pencairan kompensasi sudah di jakarta, menunggu rekomendasi atau persetujuan manajemen pertamina pusat.
“Selain 1136 nelayan hasil dari verifikasi bersama BPBD PPU bersama Dinas Perikanan, kemarin ada data baru sebanyak 145 orang yang sudah disetujui sekretaris Kabupaten PPU. Tinggal verifikasi dari pihak pertamina lagi”.kata Lidya di penajam.
Perwakilan nelayan dari kelurahan gersik, jenebora dan pantai lango kecamatan penajam belum lama ini mendatangi kantor DPRD PPU untuk menagih pencairan kompensasi melalui ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten PPU, Jamaluddin. Mereka berharap kompensasi sudah ditransfer ke rekening masing-masing nelayan sebelum bulan agustus 2018.
“Tim Satgas tumpahan minyak ini hanya berperan mendata dan mengumpulkan para korban. Data lengkap korban sudah kami serahkan kepada pertamina namun untuk pencairannya kami tidak tau kapan”.ungkap Lidya.
Untuk proses penanganan tanaman mangrove yang rusak akibat tercemar minyak mentah ditambahkan Lidya menunggu hasil kajian dari kementrian lingkungan hidup . (Ar/Hb)
