Ari B
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam waktu dekat akan melakukan perombakan atau mutasi pejabat, namun ada beberapa posisi calon kepala dinas disinyalir sudah bocor ke publik menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Informasi yang diperoleh helloborneo.com, Kamis, beberapa nama pejabat yang mencuat ke publik tersebut di antaranya Kuncoro, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang akan dirotasi menjadi Kepala Dinas Pertanian.
“Tidak benar itu daftar calon pejabat dimutasi bocor,” tegas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso ketika dikonfirmasi helloborneo.com.
Ia menegaskan, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait rencana mutasi, termasuk jadwal pelaksanaan pergeseran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
Beredarnya informasi menyangkut bocornya daftar nama pejabat yang akan digeser tersebut dipastikan Surodal Santoso tidak benar.
Sampai saat ini lanjut ia, hasil uji kompetensi jabatan atau “assessment” pejabat eselon II sebagai dasar untuk melakukan rotasi belum diterbitkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
“Jadi belum ada pembahasan mutasi pejabat itu, karena hasil ‘assessment’ sebagai acuan penempatan pejabat belum dikeluarkan BKN,” jelasnya.
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, juga mulai bertanya-tanya menyangkut nama-nama pejabat yang terkena pergeseran atau rotasi, termasuk kepada media.
Seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib mengikuti uji kompetensi jabatan yang digelar 11-12 April 2019, termasuk Sekretaris Kabupaten setempat.
“Assessment” itu akan menjadi dasar mutasi atau penyegaran organisasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud dan Wakil Bupati Hamdam, berencana membentuk tim kerja baru sebagai upaya memaksimalkan kinerja organisasi pemerintah kabupaten setempat. (bp/hb)
